Sekilas Info

DPP Gerakan Pemuda Pemudi MBD Datangi Kantor Kejaksaan Tinggi Minta Bupati Dipanggil dan Diperiksa

satumalukuID/Ian Toisutta Puluhan orang atas nama DPP Gerakan Pemuda Pemudi Maluku Barat Daya kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Kota Ambon, Rabu (2/9/2020).

satumalukuID- Puluhan orang atas nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Pemuda Pemudi Maluku Barat Daya (GPP-MBD) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku di Kota Ambon, Rabu (2/9/2020).

Massa aksi yang dikoordinir Hein Lehuhwurliana Lewir dan Jhon Teurupun mendesak Kepala Kejati Maluku, Rorogoa Zega, untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi yang disebut-sebut menyeret Bupati MBD, Benjamin Thomas Noach.

Benjami dituding paling bertanggungjawab karena kala itu statusnya sebagai Direktur PT. Kalwedo, BUMD Kabupaten MBD, atau perusahaan yang menjalankan pengoperasian Kapal Motor Penumpang (KMP) Ferry Marsela.

Sebagai perusahaan yang menangani Kapal bantuan Pemerintah Pusat dan kemudian dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2010 silam tersebut, pihak berwenang tidak mampu mempertanggungjawabkan dana penyertaan modal sebesar Rp.10 miliar. Tak hanya itu, setiap tahun kapal itu juga mendapat subsidi Rp.6 miliar.

Kapal itu mulai beroperasi sejak tahun 2012 hingga pertengahan 2016. Dan hingga saat ini, kapal itu sudah tidak lagi beroperasi.

“Penyidik Pendapatan BUMD (tiket, bagasi dan uang kantin ) 2012, 2015, rekening bodong (atas nama satu CV) dan memeriksa aliran uang penyertaan modal subsidi pempus 6 milyar per tahun. Ini yang harus diketahui penyidik untuk memangil dan memeriksa Bupati MBD,” pinta salah satu orator dalam orasinya.

Massa aksi ditemui As Intel Kejati Maluku, Muji Martopo yang dikawal personel Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease serta Polsek Sirimau di depan kantor Adhyaksa tersebut sekira pukul 12.15 WIT.

Ketua GPP-MBD Nus Temas mengatakan kepada Muji Martopo, aksi unjuk rasa tersebut bukan nuansa politik. Kedatangan mereka bahkan sudah berulang kali untuk menuntut agar Bupati MBD diperiksa.
Selain melakukan aksi unjuk rasa, pihaknya juga sudah berulang kali melakukan audens sambil berikan bukti kasus. Sayangnya selama ini sudah 3 kali pergantian Kajati Maluku pihaknya tidak pernah dipertemukan.

Menurutnya, kasus dugaan korupsi tersebut kini sudah tahap penyidikan. Sehingga diharapkan Kejati dapat segera mengumumkan kepada publik siapa saja yang paling bertanggungjawab dalam kasus yang sudah merugikan negara bahkan masyarakat MBD.

“Kami ingin tanyakan kapan Bupati MBD di panggil? Karena laporan kami kepada kejaksaan adalah kerugian keuangan negara dan karena beliau adalah direktur PT kalwedo saat itu,” sebutnya.

Menanggapi tuntutan massa aksi, Muji Martopo, mengaku akan menyampaikan keluhan mereka kepada pimpinan dalam hal ini Kajati Maluku untuk memantau perkembangan masalah tersebut.

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Banjar ini mengaku penanganan kasus tersebut masih terus berlanjut dan berjalan. Menyoal mengenai penetapan tersangka, Muji mengaku harus disertakan alat bukti minimal dua.

“Kami pasti akan memanggil Bupati MBD, namun waktu kapan panggil berdasarkan alat bukti yang dari penyidik, namun waktu tepatnya kami belum bisa pastikan, karena masih menjadi bahan penyidikan kami,” pungkasnya.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!