Sekilas Info

Musda Golkar Maluku Tengah Berakhir di Ranah Hukum, Rudi Lailosa Cs Dipolisikan

satumalukuID/Ian Toisutta Ketua Golkar Kecamatan Salahutu, Dino Nahumarury bersama rekan-rekannya tampak memasuki SPKT Polda Maluku, di Ambon, Selasa (1/9/2020) malam.

satumalukuID- Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar, Kabupaten Maluku Tengah yang dilanjutkan di Kota Ambon, berakhir di ranah hukum. Rudi Lailosa Cs, dipolisikan, Selasa (1/9/2020) malam. Mereka diduga memalsukan sejumlah Surat Keputusan Kecamatan sebagai syarat keabsahan peserta musda hari ini.

Rudi, yang juga sebagai anggota DPRD Maluku Tengah ini, bersama Hasan Alkatiri dipolisikan oleh Ketua Golkar Kecamatan Salahutu, Dino Nahumarury dan rekan-rekannya. Mereka datang malam tadi di SPKT Polda Maluku, yang berada di Jalan Rijali, Kota Ambon.

“Saya melaporkan Rudi Lailosa dan Hasan Alkatiri, di mana telah terjadi pemalsuan dokumen SK Kecamatan yang dipakai sebagai verifikasi KPU dan pada akhirnya dimentahkan lagi oleh mereka sebagai calon Ketua DPD hari ini,” kata Dino, kepada wartawan di depan SPKT Polda Maluku, malam ini.

Hal senada disampaikan Alter Sopacua, selaku Sekretaris AMPG Kabupaten Maluku Tengah. Dia menjelaskan, laporan kepolisiaan yang disampaikan malam ini terkait dengan keabsahan teman-teman sebagai pemilik suara pada saat proses musda tadi.

“Jadi surat keputusan (SK) berdasarkan hasil musyawarah kecamatan itu kemudian berubah dengan nomor surat yang sama, kemudian konsideran nomor surat yang sama, tanggal dikeluarkan SK yang sama, dasar dikeluarkan SK itu juga sama, tetapi kemudian ada perubahan nama dalam struktur kepengurusan harian,” katanya.

Dengan kejadian itu, lanjut Alter, pihaknya menduga ada upaya pemalsuan dokumen yang dilakukan  dalam rangka untuk memenuhi sahwat politik. Mereka ingin dimenangkan lagi sebagai ketua DPD.

“Seperti nama di Kecamatan misalnya si A, kemudian begitu diverifikasi di Sipol KPU sebagai lembaran negara yang resmi, itu namanya sudah B. Nah pada saat proses musda ini sendiri tiba-tiba ada nama lain lagi yang muncul. Sehingga kami menduga ada upaya-upaya pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh mereka untuk memenangkan pertarungan ini,” sebutnya.

Alter yang juga adalah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Kecamatan Seram Utara Barat ini, juga mencontohkan kejanggalan yang terjadi Kecamatan TNS. Sesuai hasil musyawarah kecamatan yang harusnya menjadi ketua adalah Eliams Ilintutu, namun pada saat proses verifikasi KPU sudah berubah menjadi Jhon Istia.

“Nah tadi pada saat proses musda baru kita dengar lagi ada nama baru yang muncul dengan SK yang sama atas nama Semel Istia. Ini kan berarti ada upaya-upaya yang sengaja dimainkan oleh teman-teman dari pihak sebelah untuk memenangkan pertarungan,” sesalnya.

Alter menilai menang dan kalah itu persoalan biasa dalam sebuah pertarungan. Tapi harus dilakukan dengan proses dan mekanisme yang benar. Sebab, berdasarkan hitungan mereka, ada sekitar 6 sampai 8 Kecamatan yang dipalsukan SK-nya.

“Kalaupun kemenangan itu dihasilkan dengan sebuah mekanisme tertata secara baik ok, tapi kalau dilakukan dengan cara-cara seperti ini ya kami tidak terima. Musda yang berlangsung di Provinsi hari ini sebenarnya kelanjutan dari Musda dari Masohi,” terangnya.

Dia juga menyesalkan, pimpinan sidang tidak melanjutkan hasil keputusan musda di Masohi. Dimana, harus diawali dengan memverifikasi keabsahan SK-SK tersebut. Keabsahan sejumlah SK ini, lanjut dia, harus diverifikasi dulu baru ditentukan langkah selanjutnya menentukan siapa yang layak bertindak sebagai peserta.

“Ketika musda di provinsi ini kembali dlanjutkan, bukannya melakukan verifikasi keabsahan SK-SK itu, malah pimpinan sidang melanjutkan dengan melakukan verifikasi peserta. Nah kita tidak terimanya di situ, karena itu keputusan terakhir kita walkout dari arena persidangan dan kita melaporkan saudara Rudi Lailosa dan Hasan Alkatiri terhadap adanya (dugaan) pemalsuan dokumen,” tandasnya.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!