Sekilas Info

30 PPNS Perikanan Dilantik, Menteri Edhy Minta Jaga Perairan Maluku

satumalukuID/Istimewa Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) dan Gubernur Maluku Murad Ismail (kanan), saat pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Senin (31/8/2020).

satumalukuID- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, menghadiri pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Sebanyak 30 PPNS dilantik di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Senin (31/8/2020).

Dalam sambutannya, Edhy mengaku perairan Maluku dengan laut Banda-nya telah dikenal luas sebagai daerah yang kaya dengan beberapa jenis ikan tuna.

Itu tentu anugerah besar, dan dirinya mengajak semua pihak untuk bersama memanfaatkan potensi yang ada untuk kemakmuran dan kesejahteraan anak bangsa sebesar-besarnya.

Penyidik, kata dia, merupakan salah satu pilar dalam sistem penegakan hukum di negara ini. Kehadiran PPNS Perikanan, khususnya yang baru dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan, merupakan energi baru.

“PPNS Perikanan yang baru dilakukan pelantikan merupakan energi baru bagi kita semua, khususnya KKP dan Pemerintah Maluku, untuk menjaga perairan Maluku. Dalam beberapa kesempatan, saya telah menyampaikan bahwa terkait illegal dan destructive fishing posisi KKP sudah sangat jelas, akan ditindak tegas,” tegasnya.

Puluhan PPNS yang baru dilantik diminta oleh Menteri Edhy agar tidak perlu ragu dalam menangani tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. Dia mengingatkan bahwa dinamika penegakan hukum saat ini berjalan cepat dan kompleks, dengan berbagai modus operandi baru.

“Oleh sebab itu, saya meminta kepada saudara-saudara PPNS Perikanan untuk terus meningkatkan kapasitasnya. Pahami secara komprehensif berbagai aspek tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan,” pintanya.

Edhy juga meminta PPNS Perikanan secara aktif memperkuat komunikasi, koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya serta Kementerian/Lembaga terkait.

Sejak mengemban amanat sebagai Menteri, Edhy mengaku telah menyampaikan kepada jajaran KKP agar terus bekerja, bekerja dan bekerja. Hal ini terbukti, sehingga saat ini telah berhasil ditangani 71 kapal ilegal, yang terdiri dari 54 kapal ikan asing (KIA) dan 17 kapal ikan Indonesia (KII).

Untuk KIA, lanjut Edhy, terdiri dari 25 kapal Vietnam, 16 kapal Filipina, 12 kapal Malaysia, dan 1 KIA Taiwan. Dari sejumlah kapal tersebut, 16 kapal telah diputus pengadilan (inkracht), 4 kapal proses banding, 18 kapal proses persidangan, 4 kapal telah dilakukan penyerahan ke Jaksa (P-21 Tahap II), 2 kapal telah P-21 Tahap I, 7 kapal dalam proses penyidikan, 2 kapal masih dalam pemeriksaan pendahuluan, dan 1 kapal dikenakan tindakan lain tenggelam karena melakukan perlawanan.

Hal tersebut, lanjut Edhy menunjukkan komitmen aparat penegak hukum di Indonesia sangat kuat dalam memberantas illegal fishing.

“Jadi perlu saya ulangi kami sangat tegas dalam hal ini, bahkan jika pelaku illegal fishing melawan di tengah laut, saya sudah perintahkan jajaran untuk tidak segan-segan menenggelamkan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang sudah kita miliki,” tegasnya.

Adapun terhadap 17 kapal ikan Indonesia, lanjut dia, 2 kapal diproses hukum karena terkait dengan destructive fishing, sedangkan 15 kapal diberikan sanksi administrasi. Ini sebagai bentuk pembinaan kepada nelayan Indonesia.

Keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, tambah dia tidak bisa terlepas dari dukungan pihak-pihak lain, seperti TNI, POLRI, Bakamla, Kejaksaan, Imigrasi, Pengadilan dan Pemerintah Daerah.

“Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak atas dukungannya kepada KKP, selanjutnya sinergi dan koordinasi yang selama ini telah terjalin agar ditingkatkan dan diperkuat,” tandasnya.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!