Sekilas Info

KASUS TUKAR GULING LAHAN

Diperiksa Dua Jam, Ini Penjelasan Mantan Anggota DPRD Maluku Melky Frans Soal Tukar Guling Lahan Perpustakaan di Ambon

satumalukuID/Ian Toisutta Anggota DPRD Maluku Melky Frans saat hendak meninggalkan ruang penyidik Tipidkor Direskrimsus Polda Maluku.

satumalukuID- Harusnya nama yang digunakan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku adalah pengembalian atau hibah, bukan tukar menukar alias tukar guling lahan dengan Yayasan Poitech Hok Tong tahun 2017 lalu. Akibatnya, konsekuensi hukum harus diterima.

Hal itu disampaikan Melky Frans kepada wartawan usai dicecar penyidik Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku, Kota Ambon. Mantan Ketua komisi A DPRD Maluku Periode 2014-2019 itu diperiksa selama dua jam sejak pukul 09.30 WIT, Jumat (28/8/2020).

Melky menjelaskan, awalnya Yayasan Poitech meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengembalikan lahan tersebut. Setelah itu Pemda dalam hal ini Gubernur dan para pihak seperti Kepala Perpustakaan, Biro Hukum dan BPKAD membahas bersama kuasa hukum dari Poitech. Kemudian Pemda sampaikan kepada DPRD terkait permohonan itu.

“Jadi pada saat pergolakaan PKI tahun 1965, Maluku ini kan dinyatakan sebagai daerah darurat sipil atau darurat militer. Karena mereka ini orang Cina, mereka ini kan diduga ada terkait dengan PKI, nah Yayasan Cina sekolah Poitech itu diambil alih oleh pemerintah darurat ketika itu,” jelasnya.

Setelah pergolakan usai, lahan itu kemudian menjadi pengawasan Departemen Pertahanan, selanjutnya diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah menjadi daerah otonomi, lahan itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Oleh Pemerintah Provinsi lalu mengurus surat Sertifikat Hak Pakai (SHP).

“Lalu dibangunlah Perpustakaan, ternyata ini ada hak milik orang lain, yaitu Yayasan Poitech. Yayasan Poitech lalu minta kalau bisa lahannya dikembalikan oleh Pemerintah Provinsi. Mereka nanti kasih lahan baru di Poka (Rumah Tiga) sebagai gantilah,” ujarnya.

Dalam proses tersebut, Melky mengaku terdapat kelemahan Pemerintah Provinsi Maluku yaitu pemberian judul permintaan kembali lahan milik Poitech ini dengan nama tukar menukar lahan. Sehingga seakan-akan permintaan Poitech adalah tukar guling.

“Padahal ini kan lahan orang yang mau diminta kembali, lalu mereka (Poitech) menghibahkan (lahan di Rumah Tiga). Jadi ini ada kesalahan administratif yang berimplikasi pada persoalan hukum, karena judulnya lain ya harusnya kan lain,” jelasnya.

Menurutnya, jika nama yang digunakan pemerintah adalah tukar-menukar, maka harus berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tidak mengikuti aturan main tersebut, maka bisa terindikasi penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan.

“Kalau tukar guling berarti lahan A dan lahan B harus sama, kalau lahannya tidak sama minimal nilai uangnya harus sama sesuai dengan NJOP. Tapi kalau yang terjadi itu kan ini lahan mereka kita kasih kembali. Mereka mau kasih berapa saja, kan lahan mereka kasih, administrasinya harus itu. Kelalaian dalam administarasi berimplikasi hukum, dan akhirnya membuat kita semua jadi capek,” katanya tersenyum.

Melky juga mengaku, sebelum mengeluarkan rekomendasi, semua pihak sudah diundang, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maluku. Bahkan BPN mengaku lahan itu milik Poitech. Tapi yang membuat dirinya merasa heran adalah BPN menerbitkan SHP, sementara Poitech punya Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Jadi Pertanahan juga bagaimana ya, kenapa bisa terbitkan surat ini sementara tau ada sertifikatnya. Mereka bilang dokumen hilang. Tapi Pertanahan mengakui itu milik mereka (Poitech),” sebutnya.

Menurutnya, DPRD mengeluarkan rekomendasi saat itu mengikuti nama yang dipakai Pemda yaitu tukar-menukar. Intinya, pihaknya menyetujui permintaan masyarakat yaitu mengembalikan lahan itu kepada Poitech.

“Kita menyetujui untuk harus kembalikan hak milik masyarakat (Poitech). Rekomendasi kami menyetujui tukar menukar. Karena surat dari provinsi kan tukar menukar, berarti kan sama dengan tukar guling. Kelemahan dan kesalahan dari pemerintah daerah adalah memberikan judulnya. Jadi mestinya pengembalian lahan dan hibah. Tapi ini dibilang tukar menukar ya sudah, kamu bikin salah di situ, ya berimplikasi (hukum) silahkan,” jelasnya.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!