Sekilas Info

PILKADA 2020

Ketua KPU MBD Sebut Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pilkada 2020 Sebesar Rp.28 Miliar

satumalukuID - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Yacob Aloupatty Demi, mengungkapkan, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini terdapat ketersedian anggaran Nasakah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp.28.000.000.000 untuk kabupaten tersebut. Anggaran ini termasuk untuk penanganan Covid-19 yang didukung langsung dari Pemerintah Kabupaten MBD.

Yacob menyampaikan hal tersebut, saat mendapat kunjungan Kapolda Maluku Inspektur Jenderal Polisi Baharudin Djafar, di Tiakur, ibukota Kabupaten MBD, Kamis (20/8/2020). Di sini, Kapolda Maluku bertemu Ketua KPU MBD dan Bawaslu MBD bersama jajarannya, yang bakal menggelar Pilkada tahun 2020 ini.

Pada kunjungan kerjanya ke MBD ini, Kapolda Baharudin antara lain didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, Direktur Reserse Kriminal Umum, dan Koorspripim Polda Maluku.

Di kesempatan itu, Yacob memperkenalkan struktur kelembagaan KPU MBD kepada Kapolda, termasuk menyampaikan bahwa bangunan yang digunakan sebagai kantor dan dijadikan sebagai lokasi pertemuan ini masih dalam masa kontrak.

Dia juga mengaku dalam proses pentahapan Pilkada 2020 sampai saat ini, pihaknya mendapat didukung penuh dan sangat luar biasa dari toko agama, pemuda dan tokoh masyarakat MBD.

"Kami sangat berterima kasih kepada Pak Kapolres untuk mengambil kebijakan dalam pengamanan situasi, dan dengan kehadiran Kapolres yang baru punya warna tersendiri bagi kami di Kabupaten MBD,” ungkap Yacob kepada Kapolda Baharudin.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu MBD Jefry. P Pilipus Yonas, menjelaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Dia mengaku pihaknya saat ini sudah membentuk tim Gakkumdu dalam kesiapan pentahapan Pilkada nanti.

“Kehadiran bapak di sini adalah sebuah kehormatan bagi kami. Saat ini tahapan pilkada sedang berjalan dan sampai saat ini kami belum menemui kesalahan atau keganjalan dalam pentahapan Pemilu,” terangnya.

Sementara itu, Kapolda Maluku Baharudin Djafar, menyampaikan kebanggaannya bisa sampai di Kabupaten MBD. Apalagi setelah mendengar berbagai komitmen positif untuk pelaksanaan Pilkada yang lebih baik.

“Untuk kebijakan dalam kinerja seperti ini, yang harus diluruskan terlebih dahulu hati kita, karena kalau hati kita sudah lurus, maka dengan setia kita bisa mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, dengan netral," jelasnya.

Mantan Kapolda Sulawessi Barat ini juga menekankan mengenai keharusan adanya pertemuan khusus untuk membahas keuangan, seperti keluar masuk anggaran dalam keperluan pentahapan peserta demokrasi.

“Untuk masalah Covid-19 kita harus melihat bahwa calon kandidat yang akan mengikuti pemilihan ini harus punya program khusus untuk penanganan Covid-19 bagi masyarakat," pintanya.

Sementara untuk urusan logistik, Baharudin menekankan agar lebih diutamakan, mengingat situasi dan kondisi geografis daerah ini berciri kepulauan. Dia juga menjelaskan mengenai tatacara dan kinerja dalam pelayanan pentahapan kelangsungan Pilkada di setiap TPS.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!