Sekilas Info

75 Tahun Maluku, Kenang Latuharhary

Monumen Mr J. Latuharhary, Gubernur Maluku Pertama di Negeri Haruku, Pulau Haruku, Maluku Tengah.

JAS MERAH atau Jangan Sekali sekali Melupakan Sejarah. Itu kalimat terkenal dari sang proklamator bangsa ini, Ir Soekarno. Sehingga apakah tahu atau tidak tahu. Suka atau tidak suka. Namun siapapun yang merasa sebagai orang Maluku harus bangga di republik ini. Sebab fakta sejarah NKRI membuktikannya, tidak bisa dibelokan. Karena Maluku adalah satu dari 8 Provinsi awal berdirinya RI tahun 1945.

Pasalnya, hanya berselang dua hari setelah proklamasi, wilayah Maluku dari utara sampai selatan dinyatakan sebagai provinsi sendiri dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Kota Ambon.

Nah, satu dari banyak tokoh orang Maluku yang perannya sangat penting dalam perjuangan merintis kemerdekaan adalah Mr Johanes Latuharhary. Putra Pulau Haruku namun lahir di Negeri Ullath Pulau Saparua pada 6 Juli 1900 ini merupakan delapan gubernur pertama di Indonesia, dengan wilayah kekuasaan di Provinsi Maluku.

Latuharhary merupakan gubernur yang diangkat Presiden Soekarno pada 19 Agustus 1945, namun tidak memimpin di ibukota provinsi, tetapi menjalankan pemerintahan "pengasingan" dari Jogjakarta akibat terjadinya konfrontasi Jepang dan Australia bagian dari koalisi sekutu untuk kembali berkuasa serta pemberontakan RMS. Ambon akhirnya porak poranda dibombardir dari udara laut maupun darat.

Latuharhary baru aktif menjadi Gubernur di Ambon setelah 1950. Ia mulai bangun Ambon dan membenahi sarana perkantoran, merekrut pegawai Kantor Gubernur (eks kantor gubernur saat itu kini berlokasi di Dinas Pendidikan Kebudayaan), membuat dua kabupaten baru yaitu Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Alasan utamanya untuk hilangkan stigma RMS karena sebelumnya Malteng dan Malra disebut wilayah Maluku Selatan.

Meski menjabat gubernur. Namun Latuharhary pulang balik Jakarta untuk mengurusi berbagai persoalan orang Maluku di Jawa dan Madura pasca kemerdekaan. Dia yang merupakan rekan perjuangan Soekarno dan Moh Hatta selalu diminta untuk mengatasi berbagai masalah nasional dan ikut bebetapa pertemuan internasional sehingga pada 1955 Lauharhary ditarik ke Jakarta dan bertugas di Kementerian Dalam Negeti, dia digantikan M. Djosan.

Sejarah perintisan kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan Republik Indonesia termasuk pembahasan Undang Undang Dasar (UUD) RI 1945, tidak terlepas dari kontribusi Latuharhary yang dianggap wakil orang Maluku betsama Maramis, Sam Ratulangi dan Andi Pangeran Pettarani sebagai perwakilan kawasan Indonesia Timur.

Sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan Komite Nasiional Indonesia Pusat (KNIP), Latuharhary bersahabat dengan Ir Soekarno, Moh Hatta, Ki Hajar Dewantara, Otto Iskandar Dinata, Ir Soepomo, Kasman Singodimejo, Sutan Syahrir, Mr Iwa Kusuma Sumantri, Sartono dan lainnya. Perwakilan orang Maluku lainnya di KNIP selain Latuharhary, juga ada Dr G. Siwabessy (kemudian jadi Menteri Kesehatan) dan Muhamad Padang (jadi Gubernur Maluku ketiga).

Latuharhary merupakan orang Maluku pertama yang meraih gelar sarjana di luar negeri yaitu di Fakultas Hukum Univetsitas Leiden Belanda pada tahun 1927, usai menamatkan pendidikan dasar menengahnya di Saparua, Ambon dan Batavia (Jakarta). Dengan latar belakang pendidikannya itu di masa perjuangan kemerdekaan, dia sudah menjalani berbagai profesi sekembalinya ke tanah air tepatnya Surabaya Jawa Timur, juga Ambon dan Saparua seperti hakim, advokat, anggota DPRD, wartawan, guru, PNS hingga konseptor ulung.
Kontribusi pemikiran brilian Latuharhary terbukti dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI.

Ia sering berdebat dengan Soekarno dan lainnya saat menyusun konsep UUD 1945. Dua pemikiran Latuharhary yang diakomodir dan bertahan sampai kini dalam konstitusi dan pemerintahan Indonesia yaitu disahkan pemakaian kata Provinsi untuk pemerintah daerah. Karena sebelumnya, Soekarno hendak memakai kata "Mangkubumen". Latuharhary berargumen bahwa kata itu lebih bermakna pemerintahan di Jawa, dinilainya tidak cocok untuk Indonesia yang banyak suku bangsa. Usulan Latuharhary akhirnya disetujui dan disahkan.

Pemikiran berikutnya adalah dia meminta penghilangan beberapa kata yang terkait dengan persoalan syariat agama dalam UUD 1945. Konsep UUD sesuai Piagam Jakarta akhirnya direvisi dan ditetapkan kembali ke konsep awal UUD 1945. Untuk meyakinkan pendapatnya, Latuharhary menemui Moh Hatta di rumahnya. Ia menyatakan suatu dasar negara kebangsaan jangan dimasukan unsur-unsur keagamaan. Bila itu dipaksakan pergolakan bisa kembali terjadi di wilayah Indonesia Timur. Akhirnya pemikirannya diterima sesuai kondisi bangsa waktu itu, setelah Moh Hatta berkonsultasi bersama tokoh-tokoh islam nasionalis.

Dua usulannya yang dipending pembahasannya namun kemudian tidak diterima adalah penolakannya atas pembentukan Kementerian Agama. Ia berpendapat agama tidak harus diurus oleh negara dalam bentuk kementerian, namun cukup dengan satu biro/badan dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Serta usulan bentuk negara adalah federal juga dianulir Soekarno.

Kiprah dan kontribusinya pada bangsa ini melalui BPUPKI, PPKI, KNIP hingga jadi anggota delegasi Indonesia pada Konfetensi Meja Bundar (KMB), Perjanjian Reenvile, Linggarjati, Perjanjian Roem-Royen dan turut ikuti Sidang Badan Keamanan PBB di New York. Membuat Pemerintah RI menganugerahkan bintang jasa Maha Putera Utama untuknya, kemudian mengabadikan namanya pada nama kapal kargo dan jalan di kawasan Menteng Jakarta. Beliau juga dikenal sebagai perintis kemerdekaan yang menjunjung kemajemukan bangsa.

Sayangnya, Latuharhary yang dikenal sangat jujur, teguh berprinsip dan disiplin, meninggal dunia tahun 1959 di Jakarta dalam kondisi sangat sederhana sehingga untuk perawatannya saja beliau kesulitan ekonomi.

Namun demikian, negara akhirnya mengakui perjuangan dan jasanya sehingga Latuharhary dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata Jakarta. Saat itu, sahabatnya sesama berjuang di Jong Ambon yakni Dr Johanes Leimena yang sempat menjadi Penjabat Presiden RI dan menteri memberikan sambutan ketika pemakamannya.

Sikap kepemimpinan dan jiwa nasionalisme Latuharhary dalam perjuangan Indonesia, sempat menjadi bahan kajian peneliti luar negeri serta pujian dari rekan seperjuangannya.

Misalnya sejarawan Australia Richard Chauvel menulis, bahwa Latuharhary adalah "Pemimpin Ambon pertama yang merumuskan argumen untuk dimasukkannya Ambon dalam Indonesia merdeka dan menganggap orang Ambon sebagai orang Indonesia".

Selain itu, penerusnya sebagai Gubernur Maluku ketiga, Muhammad Padang pernah menulis tentang Latuharhary. Ia menyebut "Latuharhary bisa saja dilawan secara politis, namun mengenai perjuangannya, kejujuran dan patriotismenya jarang ditemukan". Padang juga memuji Latuharhary yang mendirikan fondasi pemerintahan di Maluku selama masa-masa sulit pemberontakan RMS.

Begitulah sejatinya seorang pahlawan, pemimpin, leader. Yang lebih memikirkan bangsa, rakyat, orang banyak. Bukan keluarga dan kroninya. Salut dan bangga untukmu Mr Latuharhary. Jasamu dikenang dalam arsip sejarah negeri ini.

Beta membayangkan alangkah eloknya kalau di pintu masuk Kantor Gubernur Maluku kini, terpajang patung setengah badan Mr Latuharhary sebagai wujud penghormatan untuk tokoh bangsa dan pengusul kata Provinsi digunakan resmi bagi nama pemerintah daerah di Indonesia. Semogalah...

Selamat Hari Jadi Provinsi Maluku ke-75 (19 Agustus 1945 - 19 Agustus 2020). Ayo, bangkit bersatu manggurebe maju membangun tanah rempah-rempah yang kini terpuruk dalam banyak aspek. (*)

Baca Juga

error: Content is protected !!