Sekilas Info

PENANGANAN COVID 19

Gubernur Murad Sampaikan Perkembangan Penanganan Covid-19 di Rakorsus Virtual Bersama Kemenko Polhukam

satumalukuID/Humas Pemprov Maluku Gubernur Maluku, Murad Ismail, saat mengikuti Rakorkus Kemenko Polhukam RI secara virtual yang membahas Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

satumalukuID - Gubernur Maluku, Murad Ismail, menyampaikan laporan perkembangan kasus Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Maluku, bahwa terhitung sejak 22 Maret 2020 hingga 9 Agustus 2020, jumlah kasus konfirmasi Covid-19 di Maluku mencapai angka 1.330 kasus.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Murad, saat Rapat Koordinasi Khusus (Rakorkus) Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI secara virtual, yang membahas tentang Inpers Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, di Ambon, Kamis (13/08/2020).

Rakorkus dipimpin Menko Polhukam RI, Mahfud MD, dan diikuti sejumlah pembicara di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn). Teddy Lhaksmana Widya Kusuma, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo.

"Berdasarkan data terakhir, angka kesembuhan di Maluku mencapai 59,5 persen, sedangkan kematian 1,9 persen. Rinciannya orang dalam perawatan sebanyak 514 orang, sembuh 701 orang, dan meninggal 25 orang," papar Murad, sembari menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat, atas perhatian dan dukugannya selama ini bagi penangan pandemi Covid-19 di Maluku.

Menurut dia, zona kuning di Maluku ada pada lima kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kota Tual.

"Sedangkan dua kabupaten yang tercatat yang tidak memiliki kasus adalah Kabupaten Buru Selatan dan Maluku Barat Daya, dan untuk dua kabupaten yang tidak terdampak Covid-19 yakni Kepulauan Aru dan Kepulauan Tanimbar," jelasnya.

Murad katakan, dengan diterbitkannya Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Pemprov Maluku telah mengambil langkah startegis guna menjamin kepastian hukum, dan memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh daerah Maluku.

"Langkah strategis pertama yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi, serta tatap muka bersama masyarakat di wilayah kabupaten/kota, melibatan TNI-Polri, pemuka agama, tokoh adat, dan masyarakat," tuturnya.

Dia menambahkan, untuk langkah strategis kedua dalah menetapkan peraturan Gubernur Nomor 31 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid--19 di Maluku.

"Kita juga menginstrusikan Bupati dan Wali Kota untuk meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan, dan menetapkan peraturan Bupati dan Wali Kota sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2020," tandasnya.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!