Sekilas Info

Wakapolda Maluku Saksikan MoU Antara Ketua BPK, Kapolri dan Jaksa Agung

satumalukuID- Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol Jan de Fretes, menyaksikan proses Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kapolri dan Jaksa Agung RI.

Didampingi Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol Leo Surya Nugraha Simatupang, orang nomor 2 Polda Maluku ini menghadiri MoU melalui video virtual yang disiarkan langsung dari Auditorium Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Dalam MoU tersebut, BPK menyepakati kerjasama dalam rangka pemeriksaan, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Sedangkan bersama Kejaksaan, BPK menyepakati kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Sinergitas dari tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/daerah dan atau unsur pidana tersebut ditandatangani Ketua BPK DR. Agung Firman Sampurna, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, dan Jaksa Agung DR. H. ST. Burhanuddin.

Penandatanganan Nota Kesepahaman itu juga dihadiri secara fisik oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Ateh, serta disaksikan para Kapolda, Kajati, pejabat di lingkungan BPK, Kapolres, dan Kajari seluruh Indonesia.

Ketua BPK menjelaskan Nota Kesepahaman dengan Aparat Penegak Hukum bukan merupakan hal baru. Dalam UU No. 15 Tahun 2004 dinyatakan apabila dalam pemeriksaan BPK ditemukan kerugian negara dan/atau unsur pidana, BPK segera melaporkan kepada instansi bewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini instansi Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK.

“Nota Kesepahaman antara BPK dan Kejaksaan, serta BPK dan Polri yang ditandatangani hari ini dan yang sebelumnya antara BPK dan KPK akan menjadi langkah baru untuk berkolaborasi tidak saja dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK namun juga memperkuat kelembagaan kita bersama,” jelasnya.

Selain menyepakati tidak lanjut hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana, kesepahaman BPK dan Polri juga meliputi pertukaran data dan informasi; pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli; peningkatan kapasitas dan/atau pemanfaatan sumber daya; serta bantuan pengamanan.

Sementara dengan Kejaksaan, BPK menyepakati koordinasi dalam rangka mendukung penegakan hukum yang meliputi namun tidak terbatas pada tindak lanjut hasil pemeriksaan investigatif dan tindak lanjut permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli; penerangan dan penyuluhan hukum serta sosialisasi pencegahan tindak pidana di bidang keuangan negara; bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, setra tindakan hukum lainnya; optimalisasi pemulihan aset; pengembangan kapasitas SDM; serta pertukaran data.

Nota Kesepahaman atau MoU dengan Kejaksaan yang ditandatangani merupakan pembaharuan dari Nota Kesepahaman yang sudah ada sebelumnya, yaitu antara BPK dan Kejaksaan yang ditandatangani pada 25 Juli 2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana, dan MoU tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, atau terkait dengan e-audit yang ditandatangani pada Tahun 2011.

Sedangkan antara BPK dan Polri tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana yang ditandatangani pada 21 November 2008 serta MoU tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara atau terkait dengan e-audit yang ditandatangani pada Tahun 2011.

Untuk Nota Kesepahaman atau MoU antara BPK dengan KPK ditandatangani tanggal 25 September 2006, tentang Kerja Sama dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dilakukan pembaharuan pada 7 Januari 2020.

Nota Kesepahaman BPK-Polri-Kejaksaan ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penandatanganan. BPK berharap penandatanganan Nota Kesepahaman ini semakin memperkuat koordinasi dan sinergitas antar-instansi.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!