Sekilas Info

DUGAAN KORUPSI PLTMG NAMLEA

Jaksa Akan Kembali Periksa Dua Tersangka Kasus Pengadaan Lahan PLTMG Namlea

satumalukuID/Freepik.com Ilustrasi dugaan korupsi

satumalukuID- Dua tersangka di kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG) di Namlea, Kabupaten Buru, akan kembali diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Kedua tersangka itu adalah FT, seorang pengusaha yang mengaku pemilik lahan dan AGL, pegawai negeri sipil di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku. Pemeriksaan kembali dilakukan untuk merampungkan berkas kedua tersangka yang tidak ditahan tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Sammy Sapulette, mengaku untuk melengkapi berkas perkara para tersangka, pihaknya telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi. Termasuk dari pihak PT. PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Maluku.

“Mereka (tersangka) akan dipanggil lagi untuk diperiksa guna merampungkan berkas perkara mereka. Kapan, itu teknisnya di penyidik,” ungkap Sammy.

Selain kedua tersangka, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli dari Badan Pemeriksaan Keuanganan Perwakilan (BPKP) Provinsi Maluku. “Termasuk ahli dari BPKP,” tandasnya.

Untuk diketahui, FT ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-749/Q.1/Fd.1/05/2020, tanggal 18 Mei 2020, dan AGL dengan Nomor: B-750/Q.1/Fd.1/05/2020, tanggal 18 Mei 2020.

Dalam perkara ini Kejati berhasil mengantongi bukti surat penyerahan atau pelepasan hak atas tanah negara seluas 48.654.50 meter persegi, yang entah bagaimana diterbitkan oleh pihak BPN Kanwil Provinsi Maluku. Bukan saja itu, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan juga terindikasi dimark up sehingga negara dirugikan yaitu dari Rp36.000 menjadi Rp131.600 permeter persegi.

Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!