Sekilas Info

PENANGANAN COVID 19

AMPUN-E Maluku Tenggara Minta Pemkab Reformulasi Mekanisme Penyaluran Bansos

satumalukuID/Istimewa Deklarasi komunitas Angkatan Pemuda Membangun Evav (AMPUN-E) di Balai Desa Depur, Kei Besar, Maluku Tenggara, Senin (3/8/2020).

satumalukuID – Menyikapi kondisi perekonomian di tengah wabah pandemik Covid-19, Angkatan Pemuda Membangun Evav (AMPUN-E), yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat, untuk mereformulasi ulang mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos).

“Ini demi mencegah terjadinya monopoli oleh segelintir pelaku usaha yang memiliki akses terhadap modal dan kekuasaan,” ujar Devisi Komunikasi Publik AMPUN-E, Azrul Baranratut, dalam keterangan persnya, yang diterima satumalukuID, Kamis (6/8/2020).

Menurut Azrul, komunitas yang baru dideklarasikan pada Senin lalu (3/8/2020), sebagai wujud komitmen kepedulian generasi Evav akan masa depan daerah yang lebih baik ini, menilai program bansos yang dicanangkan pemerintah pusat, semestinya bisa digunakan secara instrumental menggerakkan dan menghidupkan ekonomi Malra di tengah badai Covid-19.

Ini, lanjut Azrul, menegaskan jika penyaluran bantuan sosial tidak bisa dimonopoli hanya oleh segelintir pelaku usaha, yang notabene mempunyai akses terhadap modal dan kekuasaan.

“Tujuannya agar aliran dana bantuan sosial dapat mengalir ke semua pelaku usaha, tanpa terkecuali,” tandasnya.

Selain itu, kata dia, mekanisme penyaluran bantuan sosial di Malra, khususnya Kei Besar, semestinya disalurkan secara langsung melalui bank cabang terkait, bukan melalui pihak ketiga: pemakai Bank Link yang notabene akan melakukan pemotongan yang tidak semestinya. Tujuan dari ini adalah masyarakat yang menerima bantuan sosial seperti PKH mendapatkan uangnya tanpa ada pemotongan.

“Yang tidak kalah pentingnya, adalah kebijakan retribusi terhadap para pelaku usaha. Kami tidak menolak kebijakan ini, hanya saja waktunya yang tidak tepat. Mengingat di tengah kondisi Covid-19 dan realisme objektif perekonomian nasional dan lokal yang tampak terpuruk, mayoritas pelaku usaha nyatanya mengalami kesulitan,” paparnya.

Jika kebijakan retribusi ini cenderung dipaksakan dalam kondisi perekonomian yang kurang baik, menurut Azrul, jelas sangat berpotensi mendatangkan implikasi buruk bagi pertumbuhan usaha.

Untuk kami dari Komunitas AMPUN-E yang dikoordinator Syamsul Bahri Odar dan sekertaris Usman Serang ini, mendorong supaya Pemkab Malra mengevaluasi kembali hal-hal berikut:

  1. Perlu mengkaji ulang kebijakan retribusi yang tampaknya cenderung membebankan pelaku usaha di tengah kondisi Covid-19 dan ancaman akan resesi ekonomi.
  2. Perlu mereformulasi mekanisme penyaluran bantuan sosial demi mencegah terjadinya monopoli oleh segelintir pelaku usaha yang memiliki akses terhadap modal dan kekuasaan.
  3. Perlu menata kembali program PKH dimana masyarakat yang menerima bantuan tersebut mengambil langsung melalui bank-bank terkait, tidak melalui bank-bank link yang pada akhirnya akan mengenakan pemotongan yang tidak semestinya.
Penulis: Tiara Salampessy
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!