Sekilas Info

520 Satuan Kerja Kemenkumham se-Indonesia Usul Wilayah Bebas Korupsi, 13 Dari Maluku

satumalukuID/Ian Toisutta Foto: Kakanwil Kemenkumham Provinsi Maluku, Andi Nurka (dua dari kiri).

satumalukuID- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menggelar apel Penguatan Aparatur Sipil Negara dan Pembangunan Zona Integritas 520 Satuan Kerja (Satker) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dari 520 Satker Kemenkumham itu, 13 diantaranya berasal dari Provinsi Maluku.

Apel pagi yang dilaksanakan melalui Virtual Zoom ini dihadiri langsung Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Hamonangan Laoly, di Jakarta, Senin (3/8/2020). Di Maluku, apel tersebut ikut dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Provinsi Maluku, Andi Nurka di kantor sementara, Gedung Islamic Center, Kota Ambon.

“Kita pasti bisa (menuju WBK/WBBM),” tegas Yasonna memberikan semangat kepada seluruh Satker Kemenkumham se-Indonesia.

Yasonna mengingatkan jajarannya dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi Covid-19, agar taat terhadap protokol kesehatan. Yaitu menjaga fisikal distancing, rajin mencuci tangan pakai hand sanitizer dan menggunakan masker.

“Di tengah pandemi ini, kita harus tetap bekerja dengan menyesuaikan protokol kesehatan,” terangnya.

Terpisah, Kakanwil Kemenkumham Provinsi Maluku, Andi Nurka, mengaku telah mengusulkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Tak hanya Kanwil Kemenkumham Maluku, tapi 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dijajarannya juga telah diusulkan.

“Seluruh Kemenkumham ada 520 satuan kerja se Indonesia. Kita Maluku di sini 13 (yang usulkan WBK/WBBM), termasuk Kami di Kantor Wilayah,” kata Andi Nurka kepada satumaluku.id di kantor sementara Kemenkumham Maluku, Gedung Islamic Center, Kota Ambon.

Bahkan, lanjut Andi, 13 UPT yang diusulkan tersebut semuanya sudah dinyatakan lolos pemeriksaan Tim Pengawas Internal (TPI), dan telah diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Kita Alhamdulillah, Puji Tuhan sudah lolos di TPI, yang sudah diusulkan ke Menpan sebanyak 13 kantor unit termasuk kantor wilayah. 2 kantor Imigrasi se Maluku dan 10 unit daerah pemasyarakatan. Mudah-mudahan penilaian di Menpan nanti kita bisa lolos semua,” harap Andi.

Dia mengungkapkan, penyelesaian pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM ditargetkan selesai pada November 2020. Sehingga harapannya semua bentuk pelayanan kepada masyarakat dapat dibenahi secara maksimal.

Andi menjelaskan, pembenahan yang dilakukan pertama kali yaitu dari sumber daya manusia terkait pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Pembenahan pelayanan sesuai SOP harus diketahui atau dilihat masyarakat secara kasat mata.

“Misalnya pengurusan paspor berapa hari, dua hari harus (selesai), berapa biayanya harus tertera. Semuanya harus ditampilkan di luar agar terlihat masyarakat, kemudian di online juga harus ada, sarana pendukungnya juga harus ada. Semuanya sudah jalan, pelayanan kita sudah maksimal. Banyak hal dibenahi termasuk sampai pada pengaturan parkiran,” tandasnya.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!