Sekilas Info

DUGAAN KASUS KORUPSI

Diduga Suap Mantan Kepala BPJN Maluku-Malut, Alfred Resmi Ditahan KPK

satumalukuID/Istimewa Ilustrasi tahanan

satumalukuID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, resmi menahan tersangka Hong Artha John Alfred (HA), Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group) selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Senin (27/7/2020) kemarin.

HA bakal ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK pada Gedung Merah Putih hingga 15 Agustus 2020 mendatang. Dia diduga telah menyuap sejumlah pihak terkait pelaksanaan pekerjaan proyek pada Kementerian PUPR tahun anggaran 2016.

Sejumlah pihak diduga telah disuap HA, untuk mengamankan sejumlah proyek pembangunan infastruktur pada kementerian PUPR tahun 2016. Salah satunya mantan Kepala BPJN Wilayah Maluku dan Maluku Utara (Malut) berinisial AHM. AHM sendiri menerima uang sebesar Rp. 8 milyar pada Juli 2015 dan Rp.2,6 miliar pada Agustus 2015.

“Untuk kepentingan penyidikan setelah memeriksa saksi 80 orang, KPK lalu melakukan penahanan tersangka inisial HA, Direktur dan Komisaris pada PT. SR (Sharleen Raya),” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli dalam konfrensi pers yang disiarkan langsung melalui akun instagram official.kpk, Senin (27/7/2020).

Selain AHM, kepala BPJN Maluku dan Maluku Utara, 10 tersangka lainnya juga ditetapkan dalam kasus tersebut. Seluruh tersangka saat ini telah divonis bersalah dan sudah berkekuatan hukum tetap. Mereka adalah AKH (Direktur WTU), DWP (Anggota DPR RI 2014-2019), JUL (swasta), DES (Ibu Rumah Tangga), BSU (Anggota DPR RI 2014-2019), ATT (Anggota DPR RI 2014-2019), SHS (Komisaris TMP), MJ (Anggota DPR RI 2014-2019), GWA (Anggota DPR RI 2014-2019), RE (Bupati Halmahera Timur periode 2016-2021).

Perkara itu, tambah Lili, terungkap pasca tertangkap tangannya DWP, anggota DPR RI Komisi V bersama 3 orang lainnya di Jakarta pada 13 Januari 2016. Mereka diamankan bersama barang bukti uang total 99.000 USD.

“Uang tersebut diduga bagian dari komitmen untuk mengamankan proyek di PUPR untuk tahun anggaran 2016. HA diduga secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara,” terangnya.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!