Sekilas Info

HMI Ambon Bahas Pilkada dan Nasib Sumber Daya Alam Maluku Lewat Webinar

satumalukuID/Pixabay.com Ilustrasi hutan

satumalukuID - Nasib sumber daya alam di Maluku dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), menjadi bahan diskusi menarik melalui web seminar (webinar), yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, Minggu (25/7/2020).

Selain melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, diskusi secara virtual ini juga menghadirkan pihak Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, akademisi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dan akademisi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) yang juga penulis buku Kajian koflik Sumber Daya Alam di Maluku Barat Daya.

Ketum HMI Cabang Ambon Halik Lapelelo menyebutkan, diskusi yang dimoderatori Kabid PAO HMI Cabang Ambon ini, dihadirkan sebagai respons terhadap pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar juga pada empat kabupaten di Maluku yakni Buru Selatan (Bursel), Kepulauan Aru, Seram Bagian Timur (SBT) dan Maluku Barat Daya (MBD).

"Keempat daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki riwayat konflik sumber daya alam, sehingga proses pelaksanaan Pilkada di empat kabupaten ini menjadi urgen untuk di angkat, sebagai diskursus akademis perihal pengelolaan sumber daya alam," ungkapnya.

Di Kabupaten Aru, kata Halik, pernah terjadi konflik warga dalam bukaan lahan tebu dari PT Menara Group di Aru, di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), pernah terjadi konflik di daerah tambang.

Sebelumnya, lanjut Halik, pernah terjadi tarik ulur proposal pengusaha Tommy Winata dan Pemda Maluku di sepuar daerah MBD, serta konflik akibat sengketa jual beli lahan di area bukaan gas blok Masela, Kabupaten MBD.

"Pada 2019 di Kabupaten Buru Selatan, pernah terjadi kasus illegal loging kayu miranti oleh perusahan PT Panca Karya. Terakhir di masa-masa jelang Pilkada, Kabupaten Seram Bagian Timur, terjadi konflik masyarakat adat Sabuai dengan Perusahaan kayu dalam kasus pembalakan yang berakhir dengan pemenjaraan sejumlah warga," paparnya.

Sederet konflik tersebut, disebut Halik, tak terjadi begitu saja, melainkan secara langsung atau tidak, turut melibatkan sejumlah elit lokal di daerah.

"Keterlibatan para elit ini bisa bisa saja merupakan keterlibatan politisi dan bisnis. Baik sebagai kompromi politik, penguatan jaringan klientelisme, maupun pendanaan Pilkada maupun barter paket proyek pasca Pilkada," tandas Halik.

Maluku pun dinilainya, rentan dengan kondisi ini, sehingga HMI Cabang Ambon ingin mengangkat percakapan ini secara serius dalam sebuah dialog berkelanjutan.

"Diskusi yang diawali dengan tema Pilkada dan Nasib Sumber Daya Alam di Maluku ini, merupakan pemicu. Diskusi selanjutnya akan dibahas secara spesifik terkait dengan konflik SDA pada setiap daerah di Maluku," pungkasnya.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!