Sekilas Info

Tiba di Ambon, Ini Kata Mendagri, Menkopolhukam, Wakil Ketua DPD, Kasum TNI dan Wakapolri

satumalukuID/Ian Toisutta Dari Kiri: Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, Mendagri M. Tito Karnavian, Menkopolhukam Mahfud MD, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono di lobi Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon.

satumalukuID- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, beserta rombongan menyambangi Kota Ambon, Kamis (23/7/2020).

Kunjungan kerja di Ibukota Provinsi Maluku ini bertujuan untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 dan Pendisiplinan Masyarakat dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Taat Protokol Kesehatan Covid-19.

Pertemuan yang berlangsung di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku turut hadir Gubenur Maluku Murad Ismail, Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Marga Taufiq, Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Yudi Handono, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattumury, Danlantamal IX Ambon Laksamana Pertama TNI Budi Purwanto, Danlanud Pattimura Kolonel Pnb Sapuaan, Kabinda dan Forkompinda lainnya.

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, dalam sambutannya menyampaikan Keadaan Wilayah NKRI dengan letak Geografis, Lokasi strategis, Sumber Daya Alam dan Demografi (SDM).

“Jumlah Pulau di Indonesia 17.500, luas laut 5,8 juta km2, Panjang laut 80.791 km dan panjang dataran 2.012 juta KM2,” ungkapnya.

Nono mengumpamakan Indonesia sebagai salah satu perahu atau kapal besar yang diterpa angin dan ombak saat melaksanakan pelayaran. Meski mendapat rintangan besar, namun Indonesia mampu melalui ruang dan waktu, melewati berbagai permasalahan bangsa saat ini.

“Sebagai anak bangsa penerus sekarang ini kita harus melewati dan menyempurnakan dan Indonesia harus menjadi poros dunia. Karena kita ini terdiri dari berbagai ragam dan mampunyai potensi laut dan darat serta memilki negara kepulauan,” jelasnya.

Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, dalam sambutannya mengatakan, Pendisiplinan Protokol Kesehatan dilakukan untuk mewujudkan masyarakat produktif yang aman dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kedatangan pihaknya bersama rombongan, lanjut dia, juga bertujuan untuk menormalisir kehidupan masyarakat di daerah, terutama masyarakat Provinsi Maluku dalam menghadapi situasi dan kondisi pandemi Covid-19.

“Kami di pusat juga melihat ada perkembangan dalam menuntaskan pandemi COVID-19 di Maluku. Saya mau sampaikan yang kita hadapi ini adalah hal yang baru dalam kehidupan kita semua. Saya harap ada kesadaran masyarakat untuk kebaikan kita semua," ajaknya.

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, dalam pertemuan itu juga menyampaikan dalam situasi saat ini banyak pekerja serta pegawai dirumahkan. Kondisi pandemi tidak mengenal TNI, Polri atau pejabat negara sekalipun.

“Kami juga sudah menerima laporan laporan dari Kapolda Maluku (Irjen Pol Baharudin Djafar), seperti bakti sosial serta bantuan yang kita bagikan kepada seluruh masyarakat di daerah,” terangnya.

Gatot menyampaikan terdapat empat daerah di Maluku akan diadakan Pilkada serentak. Pilkada diakuinya bukan hal yang baru dalam dunia demokrasi. Pemilihan wakil rakyat atau kepemimpinan di Maluku adalah demokrasi yang biasa dan harus dijalankan secara massif.

Bedanya, lanjut Jenderal Bintang Tiga Polri itu, Pilkada kali ini diselenggarakan dalam situasi dan kondisi mewabahnya virus mematikan atau Covid-19. Olehnya itu, yang perlu dilakukan adalah antisipasi daerah potensi rawan.

Menurutnya, untuk mengatasi daerah rawan, harus mampu mengambil langkah awal serta deteksi dini. Pencegahan utama adalah peran media sosial yang memiliki dampak kerawanan bagi terselenggaranya pilkada dengan baik.

“Saya sampaikan buat para Kapolres di kabupaten yang melaksanakan pilkada, dalam menyikapinya harus diutamakan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu demi menjaga netralitas dan institusi. Lakukan langkah-langkah persuasif dan humanis karna penegakan hukum adalah langkah terakhir," pintanya.

Sementara itu, Mendagri M. Tito Karnavian mengatakan, pilkada kali ini merupakan pesta demokrasi yang pertama kali terselenggara di Indonesia dengan situasi dan kondisi bangsa sedang menghadapi pendemi virus korona.

“Dalam hal pandemi Covid-19 yang kita hadapi membutuhkan vaksinasi, vaksin saat ini sedang dalam penelitian dan membutuhkan waktu yang begitu lama," terangnya.

Pilkada dengan kondisi saat ini, tambah mantan Kapolri itu, harus mengangkat dan memilih kepala daerah yang profesional dalam bekerja untuk memakmurkan masyarakat, dan memilih pemimpin yang bisa mengambil kebijakan dan upaya nyata pada situasi pandemi Covid-19.

Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan, banyak kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan Penanganan Covid-19.

“Ketika pemerintah mau membuat kebijakan di sini ada hal dan keganjalan dalam pelaksanan kebijakan, sehingga baru berjalan kebijakan yang di buat pemerintah sudah ada keluhan dari masyarakat sehingga Presiden Republik Indonesia mengeluarkan PSBB,” kata Mahfud.

Dia mengaku, negara maju juga akan kewalahan saat mengeluarkan kebijakan secara ilmiah dalam menghadapi situasi pandemi Covid saat ini.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!