Sekilas Info

OPINI KREATIF

SISTEM PEMILU DISKRIMINATIF, LANGGENGKAN KETIMPANGAN (1)

Indonesia itu unik, termasuk sistem pemilunya. Meski memiliki banyak suku, tersebar di banyak pulau, ada pulau yang populasi banyak, ada yang sedikit, namun sistem pemilihan presiden (pilpers) yang digunakan adalah mekanisme suara terbanyak (popular vote).

Sebuah sistem yang dapat berimplikasi atau setidaknya membuat daerah-daerah dengan jumlah populasi penduduk banyak lebih diperhatikan. Ketimbang daerah dengan demografi politik yang sedikit.

Sistem popular vote membuat kampanye politik dialogis, serta dana kampanye dan bantuan sosial jelang pilpres, lebih banyak menyasar daerah-daerah dengan populasi pemilih banyak. Sedangkan daerah yang berpenduduk sedikit hanya bisa gigit jari. Realitas ini mudah disaksikan terutama pada masa kampanye.

Para kandidat dan tim pemenangan rata-rata akan jor-joran serta lebih intens berkampanye di Pulau Jawa dan Sumatera, dibanding menyambangi daerah-daerah dengan penduduk sedikit.

Konsekuensi logisnya adalah, janji dan anggaran politik yang kerap mengiringi ‘road show’ calon presiden (capres) pun akhirnya tak terlihat fokus dan tak ikut menetes di ‘less populated area’ ini. Demografi politik yang tak begitu seksi secara elektoral, tentu tidak begitu penting di mata para capres dan tim suksesnya.

Dianggap ‘tidak penting’ itu juga dapat dilihat dari prioritas pembangunan. Coba perhatikan daerah-daerah seperti yang Maluku Raya, Nusa Tenggara Raya dan Papua Raya, rata-rata di kawasan timur Indonesia yang dihuni ras Melanesia —relatif sedikit jumlah penduduknya— terus tertinggal atau ditinggal dalam proses pembangunan.

Secara politik elektoral, pemegang kekuasan pun tak perlu harus berbaik-baik atau mengambil hati dan meyakinkan masyarakat di daerah kecil populasi ini. Lebih fokus di daerah dengan populasi besar, menjadikan pembangunan selalu menunjukan kesan Jawa sentris yang kuat.

Dapat disaksikan, urusan pembangunan infrastrukur transportasi di Pulau Jawa misalnya, sisi timur dan barat yang telah terhubung oleh jalan, kereta dan jalur penerbangan yang lengkap dan memadai, kini bahkan ditambah lagi dengan jalan tol. Tumpang tindih.

Daerah dengan jumlah pemilih yang signifikan akan selalu ada dalam prioritas pembangunan dari ‘political office’ atau pemangku kewajiban di level nasional. Karena tentu jauh lebih menjanjikan dan menguntungkan secara politik elektoral.

Memang sistem pilpres yang bersandar pada popular vote dinilai lebih demokratis. Tapi untuk Indonesia, negara kepulauan dengan beragam etnik, serta realitas kemajuan daerah yang tidak merata, sepertinya tidak begitu cocok.

Amerika Serikat yang dalam banyak hal kerap menjadi patron Indonesia dalam berdemokrasi, pun tidak menggunakan sistem popular vote ini, tapi memakai sistem electoral college dalam pilpres mereka. Hal itu tentu dengan berbagi pertimbangan yang matang.

Dengan sistem pilpres ala Paman Sam itu, tak otomatis negara bagian yang populasinya banyak menjadi dominan dan lebih diperhatikan, semua menjadi sama. Berbaik-baik dan menjangkau semua negara bagian adalah kunci bila mau terpilih menjadi kepala negara di Amerika Serikat.

Dengan sistem electoral college yang diperebutkan adalah jatah electoral votes yang tersebar di 51 negera bagian. Dengan sistem ini, suara yang kalah di negara bagian otomatis tidak akan dihitung, sebab berlaku sistem winner-takes-all. Itu artinya capres harus menang di lebih banyak negara bagian, jika mau tampil sebagai pemenang pilpres.

Dalam sejarahnya pun, sistem pilpres cara Amerika Serikat itu dipilih setelah melewati debat panjang dengan memperhatikan berbagai pendapat yang berkembang. Saat itu, untuk mencari solusi, Kongres lalu membuat Konvensi Konstitusi untuk memilih metode pilpres.

Pendapat pertama, presiden akan dipilih secara langsung oleh Kongres dan Badan Legislatif setiap negara bagian. Sistem ini mungkin mirip dengan pemilu di era Orde Baru. Pendapat ini kemudian ditolak karena dikhawatirkan mengundang tawaran politik ilegal yang dapat merusak keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif di pemerintahan federal.

Pendapat lain muncul, yang mengusulkan pemilihan presiden secara langsung. Namun hanya sedikit delegasi yang setuju, karena ada keraguan terhadap kapasitas pemilih, sekaligus ketakutan bahwa tanpa informasi yang memadai terkait para kandidat dari luar negara bagian, masyarakat suatu negara bagian akan cenderung memilih ‘anak daerah’ yang berasal dari negara bagian mereka sendiri.

Terdapat pula kekhawatiran pilpres langsung hanya akan membuat negara begian besar dan berpenduduk banyak mendominasi pemerintahan, kemudian mengesampingkan negara-negara bagian yang populasinya kecil. Kekhawatiran yang sepertinya terjadi dan kini dirasakan di Indonesia.

Dalam bukunya The Electoral College: Preserve It or Abolish It? Politisi David Barton, seperti ditulis Aqwam Fiazmi di tirto.id (2016), menjelaskan mengapa sistem ini yang akhirnya dipilih. Menurut Barton, sistem ini memiliki dua filosofi, yakni memelihara bentuk pemerintahan republik dan menyeimbangkan kekuasaan antarnegara bagian dan antardaerah dengan luas wilayah dan latar belakang yang berbeda.

Walau tentu terdapat kekurangan, dan dalam praktiknya juga rumit, tapi faktanya sistem ini sudah berlaku 200 tahun, lebih teruji. Indonesia mungkin tidak harus mengadopsi mentah-mentah sistem electoral college punya Amerika Serikat tapi setidaknya perlu dipirkan adanya perbaikan sistem pemilu yang lebih adil.

Pembenahan dan perbaikan sistem pilpres di Indonesia harus menjadi agenda utama agar semua daerah dilihat penting dan strategis secera politik elektoral. Dengan begitu semua daerah akan ada dalam prioritas pembangunan yang sama.

Dengan sistem pilpres yang lebih baik, pencari kuasa ‘dipaksa’ adil dalam perlakuan dan persentuhan dengan tiap-tiap warga negara di masing-masing daerah. Jika tak mau ditinggal dalam election atau pilpres.

Tidak seperti saat ini, betapa pun dikecewakan, karena negara atau pemerintah kerap tak hadir dalam berbagai persoalan sosial yang dihadapi. Masyarakat daerah tak bisa protes secara prosedural dengan menjadi ‘hakim’ saat memilih kandidat dalam pilpres.

Dalam sistem popular vote, presiden atau petahana yang tidak menunjukan komitmen pembangunan terhadap daerah yang jumlah populasi sedikit, lantas mayoritas pemilih di daerah-daerah itu tidak memilih petahana pun tak akan berpengaruh signifikan bila petahana mendapat insentif elektoral dari daerah yang jumlah penduduknya banyak.

Meski syarat pelantikan presiden dan wakil presiden sebagaimana dicantumkan dalam pasal 416 UU 17/2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa pasangan calon terpilih tidak saja harus memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara yang diperebutkan dalam pilpres, juga harus memiliki sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Namun hal itu tidak akan signifikan, karena tetap saja daerah berpopulasi banyak yang menentukan siapa yang akan menjadi presiden.

Saatnya pemerintah dan para politisi, khususnya di parlemen nasional di Indonesia memikirkan dan merumuskan solusi sistem yang lebih baik dan relevan. Antara lain dengan segara kembali melakukan amandemen UU Pemilu, dan menjadikan sistem pilpres tidak hanya bersandar pada popular vote semata, tapi juga pada representasi kemenangan disebagian besar daerah.

Bila ada perbaikan sistem pemilihan yang lebih baik, semua daerah akan egaliter, sejajar dalam konteks hubungan relasi politik nasional. Dengan begitu para capres juga akan mengatur porsi dan intensitas kunjungan yang sama ke semua daerah.

Ini perjuangan yang tidak mudah, tapi penting dan strategis agar semua daerah ada dalam posisi tawar dan perlakuan politik yang sama. Sehingga kedepan ketimpangan akibat ketidakadilan pembangunan tak lagi terjadi, setidaknya diminimalisir. (Bersambung)

#catatanputratimur

Penulis: Ikhsan Tualeka
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!