Sekilas Info

PENANGANAN COVID 19

Wali Kota Ambon Baru Tahu Tidak Semua Jaringan Telkom di Desa Sediakan Internet

satumalukuID/Ian Toisutta Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, saat diwawancarai wartawan di Kantor Gubernur Maluku.

satumalukuID- Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy mengaku, baru mengetahui jika tidak semua jaringan Telkom menyediakan internet yang cukup hingga ke seluruh pelosok desa. Dengan demikian, dia menilai kehadiran Covid-19 juga memberikan manfaat kepada masyarakat.

Orang nomor 1 di Ibukota Provinsi Maluku ini mengaku kedepan, diperlukan pemenuhan jaringan internet hingga dapat diakses semua masyarakat, terutama anak sekolah di desa-desa menjadi program utama yang akan dikerjakan.

Pemenuhan internet secara gratis itu dimaksudkan agar proses belajar mengajar di tengah mewabahnya Covid-19 dapat dilakukan di rumah masing-masing.

“Program utama kita ke depan yaitu seluruh wilayah harus ada jaringan internet masuk supaya memudahkan anak-anak untuk berakses dengan fasilitas itu, otomatis internet gratis,” kata Richard kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Jumat (17/7/2020).

Dengan adanya pemenuhan akses internet yang cukup di desa-desa, mantan Ketua DPRD Maluku ini mengaku tanpa disadari pihaknya telah memberikan rasa keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang pekerjaan maupun jabatan.

“Ke depan tanpa kita sadari, misalnya anak saya, pak danrem, tukang becak, dan tukang cuci punya anak akan sama menikmati akses internet gratis tersebut,” terangnya.

Selain itu, berdasarkan hasil koordinasi untuk sementara proses belajar mengajar di sekolah berlangsung di rumah masing-masing.

“Kemarin kita sudah rapat koordinasi dengan seluruh kepala sekolah, kalau toh juga akan dilaksanakan (masuk sekolah) mungkin kita akan mulai dari SMA dulu, tapi itu juga saya sudah bilang dinas pendidikan untuk segera mengkaji lagi,” jelasnya.

Kajian yang dimaksudkan Richard adalah terkait mekanismenya. Diantaranya yaitu jika setiap kelas sebelumnya diisi 30 orang siswa, maka akan dikurangi setengahnya atau 50 persen.

“Misalnya 30 puluh tidak boleh lagi, cukup hanya 15, dari mata pelajaran juga akan dikurangi lagi, itu akan dibicarakan dengan kementerian,” jelasnya.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!