Sekilas Info

KASUS PERUMAHAN

Penanganan Laporan Direktur PT. LPJ soal Tanah di Negeri Tawiri Ambon Sudah Diketahui Jaksa

Foto: Daniel Leonard/ant Direktur Reskrimum Polda Maluku, Kombes Pol Sih Harno mengakui penanganan laporan dugaan penyerobotan lahan di Desa Tawiri oleh Direktur PT. LPJ masih tetap berlanjut dan sudah diketahui jaksa melalui penerbitan SPDP. Penjelasan Dir Reskrimum disampaikan usai membeberkan kronologis penangkapan tiga pelaku judi online di Mapolda Maluku, Rabu (15/7/2020).

satumalukuID - Direktorat Reskrimsus Polda Maluku mengakui penanganan laporan Direktur PT. LPJ (Lestari Pembangunan Jaya), Ny. BP (Betty Pattikaihatu) atas kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan hak dan penyerobotan lahan masih berjalan dan jaksa juga sudah mengetahuinya setelah diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

"Meski pun sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan penyidik Dit Reskrimum Polda Maluku, tetapi kita masih tetap persuasif karena situasi pandemi Covid-19, di mana prosesnya tetap dilanjutkan," kata Direktur Reskrimum Polda Maluku, Kombes Pol Sih Harno di Ambon, Rabu (15/7/2020).

Polisi telah menerbitkan SPDP nomor 49/VI/2020/Ditreskrimum dan diketahui oleh jaksa sehingga perkaranya tetap jalan.

"Soal Ny. BP melaporkan Ditreskrimum Polda Maluku kepada Mabes Polri itu biasalah. Jangankan kita berbuat yang benar saja masih bisa dibilang salah, karena orang mempunyai kepentingan," ujarnya.

Dir Reskrimum juga mengatakan kalau seseorang mau membuat laporan polisi silahkan mendatangi sistem pelayanan terpadu kepolsiian (SPKT) yang posisinya tidak pernah tutup dan melayani masyarakat setiap saat.

Jadi kalau dibilang dua kali melapor, itu laporannya di mana sebab dia kalau datang ke Mapolda Maluku, maka laporanya harus ke SPKT yang merupakan pusat tempat orang melapor dan siapa saja dipersilahkan.

"Makanya kalau dia ngomong ditolak, lalu siapa yang menolak laporannya. Jadi silahkan tanyakan ke bagian SPKT Polda Maluku," tegas Dir Reskrimum.

Untuk itu dilihat saja prosesnya, dan kalau memang dia bertanggungjawab maka dipersilahkan.
SPDP
Seperti diketahui, Ny. BP dilaporkan beberapa orang ke Polda Maluku terkait dugaan tindak pidana penyerobotan lahan di Negeri Tawiri, Kota Ambon.

Dalam sebuah pemberitaan media online, Ny. BP menuturkan pada 11 Maret 2020, ada dua orang pelapor bersama Kepala BPN Kota Ambon datang di kompleks pembangunan perumahan milik PT. LPJ yang ditangani Ny. BP tanpa ada surat pemberitahuan terlebih dahulu.

Sehingga keesokan harinya suami Ny. BP mendatangi Mapolda Maluku dan berniat membuat laporan resmi namun ditolak, selanjutnya yang bersangkutan kembali lagi dua hari kemudian untuk melapor namun kembali ditolak.

Ny. BP mengakui lahan tersebut telah dimenangkan dirinya lewat keputusan Pengadilan Negeri Ambon ketika melawan keluarga Soplanit dan lahannya sudah disertifikasi, sehingga dia melapor balik peristiwa ini ke Bareskrim Mabes Polri, termasuk melapor tindakan oknum Polda Maluku yang menolak laporan suaminya.

Baca Juga

error: Content is protected !!