Sekilas Info

PENANGANAN COVID 19

Pembangunan Kesehatan di Indonesia Timur Membutuhkan Tindakan Nyata dan Terarah

satumalukuID/Angel Erianthe Keramaian Kota Place De La Concorde Paris 2015, saat penulis berkesempatan menyaksikan kesepakatan dunia Internasional untuk menekan karbon dioksida.

Beberapa hari lalu media online SatumalukuID (www.satumaluku.id) meliris bahwa saat ini tiga Pemerintah Daerah di wilayah Indonesia Timur menghadapi tantangan sehubungan dengan penanganan Covid-19.

Pertama, Pemerintah Kota Ambon, disebutkan bahwa saat ini Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sedang mengajukan bantuan mobil laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) dari Kementerian Kesehatan. Mobil PCR diajukan karena saat ini Pemkot Ambon tidak memiliki rumah sakit yang dikelola sendiri.

Ini linknya: https://www.satumaluku.id/2020/07/07/pemkot-ambon-tak-punya-rumah-sakit-sendiri-walikota-minta-mobil-pcr-ke-menteri-kesehatan

Kedua, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Menteri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK), Muhadjir Effendy menyebutkan bahwa tingginya kasus Covid-19 di Maluku Utara dan kecilnya tingkat kesembuhannya disebabkan oleh minimnya fasilitas pelayanan kesehatan.

Ini linknya: https://www.satumaluku.id/2020/07/06/menko-pmk-sebut-kecilnya-tingkat-kesembuhan-pasien-covid-19-di-maluku-utara-karena-minimnya-fasilitas-pelayanan-kesehatan

Ketiga, Pemerintah Provinsi Maluku, sebagaimana paparan Gubernur Maluku Murad Ismail bahwa saat ini Pemprov memiliki keterbatasan tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Menanggapi keluhan itu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berjanji akan menyediakan relawan tenaga medis untuk mempercepat penanganan Covid-19.

Ini linknya: https://www.satumaluku.id/2020/07/06/menkes-janji-bantu-relawan-tenaga-medis-untuk-penanganan-covid-19-di-maluku/

Jauh sebelum munculnya kasus Covid-19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN menyebutkan bahwa tantangan pembangunan kesehatan yang harus diatasi adalah, antara lain adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, tingkat sosial ekonomi dan gender, meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan.

Dengan adanya kasus Covid-19 yang bermula dari Wuhan dan masuk ke Ambon, Provinsi Maluku Utara serta Provinsi Maluku yang kemudian membuat pemda kewalahan menangganinya menandakan bahwa implementasi dari UU yang disebutkan di atas sejauh ini belum terlaksana secara maksimal dalam pembangunan nasional.

Patut diingat bahwa pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Jika pembangunan kesehatan terhambat pastinya akan menghasilkan generasi yang sering sakit-sakitan – artinya, pembangunan nasional itu sendiri menjadi gagal.

Kegagalannya itu tidak saja membuat masyarakat di tiga wilayah ini  akan sulit keluar dari kemiskinan tapi juga menambah kemiskinan itu sendiri.

Kita bisa membaca, mendengar dan menonton dari berbagai sumber yang menyebutkan  perekonomian masyarakat saat ini diluluhlantakan akibat kasus Covid-19.

Mempertimbangankan besarnya pengaruh penyebaran penyakit terhadap perekonomian masyarakat kita maka yang harus dillakukan adalah menyiapkan angggaran besar untuk menyelesaikan tantangan kesehatan sebagaimana disebutkan UU di atas dan kini dihadapi tiga Pemda di Indonesia Timur.

PARIS AGREEMENT

Saat Pempus dan Pemda sedang berjuang menjaga kesehatan dan menyembuhkan masyarakat dari Covid-19 dengan segala tantangan yang sedang dihadapi, hujan deras turun mengguyur kota Ambon di akhir Juni lalu yang kemudian mengakibatkan banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon Demy Paays mengatakan terdapat beberapa titik longor di antaranya: BTN Hative Kecil, Batu Merah, Ahuru, Kelurahan Waihhoka, Soya, Belakang Soya, Batu Meja, Skip dan Mangga Dua. Linknya dibawah ini :

https://www.satumaluku.id/2020/07/01/10-titik-longsor-ada-di-hative-kecil-ahuru-waihoka-batumerah-mangga-dua-belakang-soya-batu-meja-dan-skip/

Seiring dengan intensitas hujan yang cukup tinggi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ambon melakukan pengasapan untuk mengatasi penyebaran penyakit demam berdarah. Penyakit lainnya yang harus juga kita waspadai adalah: infeksi kulit karena air banjir yang tercampur sampah, tifus, muntaber, leptopirosis dan hepatitis A karena makanan dan minuman yang terkontaminasi kotoran yang dibawa air banjir. Linknya dibawah ini :

https://www.satumaluku.id/2020/07/03/pengasapan-lingkungan-di-kota-ambon-diintensifkan-antisipasi-penyebaran-penyakit-demam-berdarah/

Kondisi cuaca ekstrim yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia seperti di Kota Ambon yang kemudian membawa dampak buruk terhadap kesehatan telah menjadi perhatian dunia internasional.

Dalam Paris Agreement tahun 2015 dijelaskan bahwa meningkatnya karbon dioksida di udara menyebabkan cuaca menjadi ekstrim akibat perubahan iklim. Peningkatannya terjadi karena asap kendaraan dan pabrik, kebakaran hutan dan berkurangnya areal hutan karena pembangunan infrastruktur - ini dialami juga oleh  negara kita (baca : Ambon dan Maluku sekitarnya).

Lebih jelasnya baca artikel di bawah ini :

https://www.mongabay.co.id/2015/12/13/paris-agreement-bukti-komitmen-global-untuk-penanganan-perubahan-iklim/

https://www.dw.com/id/setiap-tahun-dunia-kehilangan-hutan-hampir-seluas-pulau-jawa

https://tirto.id/penyebab-perubahan-iklim-fakta-dan-solusinya-emYU

Mempertimbangkan anggaran yang sedang diupayakan dan yang akan disediakan kedepannya guna meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan di Indonesia Timur sangatlah besar maka harus didukung juga dengan pembangunan lingkungan berkelanjutan agar anggaran yang dipakai tidak terbuang percuma dan masyarakat bisa senantiasa menghirup udara bersih dan terhindar dari berbagai penyakit akibat kerusakan lingkungan. Karena kalau hanya meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis tanpa didukung dengan lingkungan yang sehat dan bersih kesehatan masyarakat akan tetap terganggu.

Sulitnya penangganan Covid-19 dan penyakit yang muncul akibat banjir menandakan bahwa  pembangunan kesehatan di Indonesia Timur membutuhkan tindakan nyata dan terarah.Semoga implementasi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 segera terwujud sehingga nantinya melahirkan generasi muda/i yang sehat untuk bersama-sama Pemerintah membangun Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Semoga!

Penulis: Angel Erianthe, tinggal di Jakarta.

Penulis: Angel Erianthe
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!