Sekilas Info

OPINI KREATIF

ARUSUTAMAKAN PERSOALAN MALUKU LEWAT KRITIK KREATIF

Tentu ada yang masih ingat setahun yang lalu Beta Kreatif mengeluarkan atau mencetak ‘Paspor Maluku’ dan mata uang Maluku yang diberi nama Pisi. Aksi kreatif ini viral di media sosial, juga diliput TV nasional.

Kedua simbol yang oleh orang-orang minim literasi akan mudah dilabeli ‘separatis’. Meski sejatinya adalah cara kreatif yang saat itu dilakukan dalam mengkritisi persoalan transportasi dan Maluku yang masuk 3 besar provinsi termiskin di Indonesia, padahal kaya sumber daya alam.

Awalnya Paspor Maluku dan Pisi dibikin sebagai satire simbolik dan gimmick, bagian dari kritik-kreatif agar pesan kritik bisa segera sampai pada pengambil kebijakan publik. Namun mungkin ada warganet yang terwakili aspirasi politiknya, kemudian banyak yang minta untuk dapat mengoleksi simbol kritik ini.

Memang kritik-kreatif diperlukan dan dimungkinkan seiring maju dan berkembangnya media digital. Karena dengan begitu, kritik publik dapat menjadi viral sehingga efektif dalam menarik perhatian pemangku kebijakan. Dengan cara yang kreatif apalagi didukung oleh media sosial, tentu bisa memantik diskursus yang lebih besar terhadap satu isu.

Artinya dengan cara atau kritik yang kreatif, satu isu bisa dikelola, viral dan menjadi diskursus publik. Paspor Maluku dan Pisi sejatinya adalah ikhitar ke arah itu. Karena bila terus bergulir, tentu bakal menarik perhatian yang lebih besar, khususnya terkait dengan tuntutan publik yang diajukan.

Upaya kritik secara kreatif menjadi penting dan strategis dalam menyuarakan persoalan daerah, di tengah representasi politik orang Maluku, khususnya di lembaga-lembaga formal seperti DPR RI dan DPD RI, belum terlihat bekerja optimal. Kenyataan yang membuat banyak persoalan Maluku belum mendapat porsi perhatian yang memadai dalam diskursus nasional.

Memang harus diakui, salah satu masalah komunikasi politik orang Maluku selama ini adalah pada mainstreaming atau pengarusutamaan isu lokal sehingga menjadi pembahasan nasional. Dampaknya, persoalan yang dialami di daerah akhirnya terus mengendap bersama penderitaan rakyat-nya.

Alih-alih mencari cara agar ada perhatian yang lebih besar untuk Maluku. Banyak generasi muda Maluku justru kerap tidak menunjukan persatuan dalam mendorong isu atau persoalan Maluku. Saling jegal lebih menonjol dari pada kolaborasi.

Kondisi ini yang menjadikan orang Maluku ibarat dua orang yang terperosok ke dalam sumur, meski sama-sama ingin keluar, tapi malah bertikai di dasar sumur. Kalau begini realitasnya, sampai mati, tidak ada yang bisa keluar dari sumur.

Sama seperti banyak di antara kita yang lebih memilih saling menjatuhkan, ketimbang saling mendukung. Ini yang membuat posisi tawar Maluku menjadi lemah, dan terus tertinggal. Lemahnya posisi tawar, membuat Maluku belum benar-benar menjadi prioritas dalam skema pembangunan nasional.

Kecilnya alokasi APBN –padahal tantangan pembangunan di Maluku tidaklah sedikit– serta adanya sejumlah regulasi yang tidak berpihak atau justru merugikan Maluku sebagai provinsi kepulauan adalah fakta bahwa Maluku masih ditinggal, dan akhirnya terus tertinggal.

Kondisi kekinian Maluku masih belum banyak berubah dari waktu ke waktu. Orientasi pembangunan pendidikan yang belum benar-benar diarahkan untuk dapat menjawab dan memacu pertumbuhan ekonomi dan industri berbasis pada sumber daya alam yang dimiliki, menjadikan potensi laut Maluku masih sekadar pajangan.

Sebagai lumbung ikan dunia, tak ada implikasi ekonomi sedikitpun bagi Maluku. Di Maluku angka kemiskinan tinggi, pengangguran juga demikian, gizi buruk kerap ditemukan, kematian ibu dan anak masih tinggi, rusaknya lingkungan akibat penambangan liar dan perambahan hutan, adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi daerah kaya ini.

Kecakapan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting sejumlah masalah tak terurai, namun pemerintah pusat juga punya andil dan dosa besar atas paradoks ini. Karena itu, mendesak adanya perhatian pemerintah pusat menjadi salah satu titik tekan yang perlu dilakukan.

Maluku tak akan pernah maju dan bersaing dengan daerah lain, keluar dari ketertinggalan, jika tak ada alokasi anggaran yang memadai. Khususnya di sektor pendidikan, dan kita tahu, soal ini pemerintah pusat yang punya kewenangan.

Ada berbagi strategi komunikasi politik yang bisa dilakukan dalam mendesak hadirnya perhatian itu, antara lain dengan komunikasi simbolik. Paspor Maluku dan Pisi yang coba diterbitkan adalah cara untuk memberikan pesan komunikasi simbolik yang kuat, bahwa ada yang tidak puas dan merasa belum diperlakukan dengan adil.

Apalagi setelah aksi peluncuran Paspor Maluku dan Pisi, jumlah peminatnya tinggi. Sekalipun belum jelas motivasi warga yang ingin memiliki dua simbol itu, bisa jadi hanya karena mau ikutan protes dan mungkin menjadi bagian dari perlawanan atas ketidakadilan bagi Maluku selama ini. Atau ini menjadi pertanda bahwa kekecewaan publik terhadap pemerintah pusat makin meluas.

Masing-masing orang tentu punya alasan tersendiri. Sesuatu yang pasti cara ini dapat menjadi embrio bagi hadirnya protes yang lebih kuat dan tegas dalam menuntut perlakuan yang lebih adil bagi Maluku.

Ada banyak cerita bagaimana pemakaian simbol dapat menarik solidaritas bersama dan membentuk perlawanan kolektif terhadap kebijakan yang tidak adil. Misalnya dalam gerakan ‘jaket kuning’ sebagai simbol perlawanan warga terhadap kebijakan Presiden Prancis, Emmanuel Marcon, efektif sehingga kebijakannya soal BBM dan pajak bisa dinegosiasikan ulang.

Sebuah upaya dan gerakan yang oleh Jhon C. Cross dalam bukunya, Informal Politics, Street Vendors, and the State in Mexiko City (1998) menyebutnya sebagai teori mobilisasi sumber daya (resource mobilization theory). Yakni bila kelompok marginal dalam masyarakat mampu memobilisasi sumber daya mereka, maka akan dapat mempengaruhi kebijakan Negara.

Sumber daya yang dimobilisasi bisa berupa jumlah orang, solidaritas kelompok, jaringan kemampuan lobi dan sebagainya. Artinya, bila ada gerakan kolektif secara simbolik yang mau dilakukan bersama, sebagai simbol protes kolektif.

Bila berlangsung secara massif, minimal di media sosial, dipastikan dapat menjadi fenomena baru dalam menggalang solidaritas orang Maluku. Sehingga suara-suara yang selama ini tak terdengar akan bisa lebih didengar.

Tentu sebelum menjadi perhatian pemangku kebijakan, mungkin terlebih dahulu menjadi bahan pemberitaan utama media nasional, sehingga dibahas lebih mendalam dilayar kaca. Misalnya di Indonesia Lawyer Club (ILC) dan talkshow TV nasional lainnya.

Minimnya pressure dan upaya mainstreaming isu lokal hingga dapat berimplikasi pada pemberitaan media, membuat sampai saat ini belum banyak permasalahan Maluku dibahas setidaknya di TV nasional. Padahal banyak fakta dan bahan yang bisa dijadikan tema diskusi, bila ada upaya publik mewacanakannya secara luas.

Semoga kedepan gerakan kolektif yang mau didorong bersama, semacam Politik Kreatif, dapat menjadi cara jitu dan cerdas sehingga Maluku benar-benar bisa diperhatikan lewat sejumlah tindakan afirmatif yang dimungkinkan secara konstitusi. Karena tak ada posisi tawar, tanpa ada ‘perlawanan’ kolektif, dan tak ada perubahan politik tanpa ada gerakan politik.

#catatanputratimur

Penulis: Ikhsan Tualeka
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!