Sekilas Info

OPINI KREATIF

MELANESIA TERMARGINALKAN, SIAPA MAU ‘HELP’? — Mengurai Ketimpangan dan ‘Political Discoten’

Mendiskusikan dan mengarusutamakan berbagai persoalan di kawasan timur Indonesia menjadi penting, antara lain demi memastikan kelangsungan integrasi nasional. Juga agar kemerdekaan yang subtantif dapat dirasakan oleh semua anak bangsa, tanpa terkecuali.

Itu pula mengapa wacana serta opini di berbagai mendium komunikasi perlu terus dilakukan. Negara dalam hal ini pemangku kewajiban harus terus diingatkan bahwa ada yang tak beres, dan bahkan barangkali sedang menuju pada titik yang salah dari tujuan Negera ini didirikan.

Coba kita baca data dan fakta hingga hari ini. Hampir semua indeks ketertinggalan, ketimpangan dan ketidakadilan secara nasional berada di kawasan timur Indonesia yang notabene dihuni oleh ras Melanesia.

Misalnya Indeks Pembangunan Manusia(IPM), dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, menempatkan Provinsi Maluku pada urutan ke 27, diikuti dengan Maluku Utara di urutan 28, NTB diurutan 30, NTT diurutan ke 33, Papua Barat dan Papua diurutan 34 sebagai provinsi dengan IPM terendah secara nasional.

Begitu pula dengan Indeks Kemiskinan, BPS melaporkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,41% dari jumlah penduduk per Maret 2019 atau mencapai 25,14 juta jiwa, sebaran utama di empat provinsi yang berada di kawasan timur Indonesia. Yakni Papua (27,53%), Papua Barat (22,17%), NTT (21,09%), Maluku (17,69%).

Sama halnya dengan Indeks Provinsi dengan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Terendah. Lagi-lagi dari kawasan timur Indonesia turut menempati posisi terburuk. Papua Barat diposisi 27, NTT diposisi 31, NTB diposisi 33, dan Provinsi Papua di posisi 34.

Juga dengan Indeks Pengangguran Terbuka 2018. Sejumlah daerah dari kawan timur Indonesia masuk dalam sepuluh besar, Provinsi Maluku bahkan ada di urutan ke-3 secara nasional. Sama dengan Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang dikeluarkan IGI tahun 2014, semua provinsi di kawasan timur Indonesia ada di urutan paling bawah atau zona merah.

Realitas di atas memperlihatkan bahwa selama ini ada yang salah dalam skema dan orientasi pembangunan nasional di bawah kendali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Distribusi keadilan belum mengejawantahkan amanat konstitusi.

Padahal jelas. Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945, sebagai sandaran konstitusi menegaskan bahwa negara wajib memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dasar konstitusi ini kemudian dijabarkan dalam berbagai UU. Misalanya soal pendidikan. Sesuai dengan pasal 31 UUD NRI 1945 yang diperkuat dengan UU Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Tapi kenyataannya, distribusi dan pelayanan pendidikan masih jauh dari kata adil. Bisa dibandingkan sendiri kondisi sekolah, prasarana pendidikan, ketersediaan guru hingga usia harapan sekolah antara anak-anak di Sumatera Jawa dan Bali dengan di kepulauan Maluku, NTT dan Papua.

Kemudian terkait pengentasan kemiskinan. Selain pasal 34 UUD NRI 1945, telah ada UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menyebutkan dengan jelas bahwa, penanganan fakir miskin adalah:

“Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara”.

Menegaskan bahwa Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan. Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar.

Selanjutnya soal jaminan mendapatkan pekerjaan. Telah jelas diamanatkan pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tapi bila melihat indeks yang dikeluarkan pemerintah, tentu mencerminkan adanya realitas yang paradoks.

Termasuk pula pada berbagai UU serta regulasi lainnya yang sejatinya adalah panduan agar keadilan bisa didistribusikan dengan baik. Nyatanya makin lama, jurang ketimpangan makin tinggi, disparitas makin lembar, menjauh dari tujuan berdirinya Republik.

Artinya, realitas yang tersaji dihadapan kita menunjukan bahwa ada ketidakmampuan bahkan kegagalan mengelola negara ini, baik di tingkat nasional maupun lokal. Bila tidak mau dikatakan selama ini telah terjadi penghianatan terhadap amanat konstitusi.

Kegagalan negara sejauh ini memang ada di hampir semua daerah di tanah air. Tapi menumpuknya berbagai ketimpangan di kawasan timur Indonesia membuat wajah ketidakadilan itu jauh lebih kentara atau menonjol dan sulit untuk ditepis.

Wajar kemudian muncul ketidakpuasan secara sosial dan politik atau ‘political discontent’ khususnya dari kawasan timur Indonesia. Apa yang terjadi di Papua dan Maluku dalam berbagai ‘gerakan politik’ adalah konsekuensi logis dari ketidakadilan itu.

Persentuhan negara dengan tiap-tiap warga negara yang tak sama, wajar menghadirkan perasaan diperlakukan tidak adil. Perasaan ini secara kolektif menemukan momentumnya bila ada satu upaya dari komunitas yang dimarginalkan itu untuk protes secara tebuka, bahkan hingga ingin memisahkan diri dari negara kesatuan.

Apalagi kemudian ada alasan-alasan secara historis dan kultural yang ikut mendukung. Seperti Maluku yang punya alasan sejarah proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS) tahun 1950, dan Papua yang memiliki banyak alasan untuk menjadi negara yang terpisah atau merdeka.

Menjawab realitas yang ada, tentu diperlukan berbagai pendekatan yang lebih terukur, termasuk pula dengan tindakan afirmatif oleh negara kepada kawasan timur Indonesia. Tidak saja bagi Papua yang ada pergolakan bersenjata, tapi juga pada Maluku dan NTT, Melanesian yang ada ditubir ketertinggalan.

Begitu pula dengan masyarakat sipil, semua harus mengambil bagian jika tak ingin ‘political discontent’ makin meluas, yang dapat berujung pada disintegrasi bangsa. Cara dan pendekatan kekerasan, militer dan pemenjaraan dewasa ini tidak lagi relevan.

Hukuman badan pada tahanan RMS dalam waktu yang lama faktanya tidak menyurutkan mereka untuk berhenti berjuang. Begitu pula terhadap sejumlah aktivis dari Papua yang bersuara tanpa senjata, dihukum pun tetap terus bersuara bahkan semakin nyaring dan keras.

Memang dalam sejarah peradaban manusia, kekerasan itu tidak pernah menyelesaikan masalah, justru melahirkan kekerasan yang baru, seperti gatal, semakin digaruk semakin luka. Dialog harus bisa dikedepankan, kehangatan sosial antar negara dan warga negara perlu semakin diperkuat.

Negara harus hadir, ketimpangan harus diurai, ketidakpuasan politik harus dijawab dengan adanya distribusi keadilan yang lebih baik dan merata. Negara harus dikelola dengan tunduk dan berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak sebagaimana amanat konstitusi.

Bukan malah mengabdi pada kepentingan kelompok dan individu, khususnya pemilik modal atau oligarki, seperti yang bisa kita saksikan hari-hari ini, di tingkat pusat hingga daerah. Bila elit politik dan semua yang diberikan amanah untuk mengelola negara ini tak kunjung berbenah dan berfikir negarawan, maka bubarnya NKRI hanya menunggu waktu. Kalau sudah begitu, siapa mau Help?

#catatanputratimur

Penulis: Ikhsan Tualeka
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!