Sekilas Info

Lewat Mendagri, Gubernur Maluku Minta Dukungan Akses Jaringan Internet Jelang Pilkada 2020

satumalukuID/Humas Pemprov Maluku Gubernur Maluku Murad Ismail saat rapat koordinasi secara virtual yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Sinergitas Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak pada empat kabupaten di Provinsi Maluku, Jumat (10/7/2020).

satumalukuID - Gubernur Maluku Murad Ismail meminta dukungan Pemerintah Pusat, melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, agar berkenaan mendorong pihak Telkom maupun Telkomsel untuk memperkuat sistem dan jaringan komunikasi internet, pada empat kabupaten yang bakal menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Maluku.

Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Murad, saat rapat koordinasi (rakor) Sinergitas Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak pada empat kabupaten di Provinsi Maluku, yang digelar secara virtua loleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, Jumat (10/7/2020), dan juga diikuti Mendagri.

Murad katakan, mengingat status penularan Covid-19 pada kabupaten dan kota yang berbeda-beda, maka dia  berharap penerintah kabupaten agar dapat mendukung KPU dan Bawaslu dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang melibatkan banyak orang.

"Misalnya melakukan rapat-rapat koordinasi secara virtual, pertemuan-pertemuan virtual, kampanye dan lain sebagainya," tutur Murad.

Lebih lanjut Murad menuturkan, sesuai dengan arahan dari Mendagri terkait dengan realisasi pembiayaan Pilkada yang sudah harus dilaksanakan, maka dalam kapasitas selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah, pihaknya telah menyampaikan kepada pemerintah daerah kabupaten agar segera menindaklanjuti realisasi dana Pilkada, berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah, hasil refocusing di kabupaten masing-masing.

Dirinya melalui Ketua Gugus Tugas (Gustu) Covid-19 Provinsi Maluku juga telah mengarahkan agar setiap gustu kabupaten untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan setiap tahapan Pilkada, sehingga dapat memastikan penerapan protokol kesehatan secara benar dan terjamin.

Selanjutnya dia mengingatkan kepada para penyelenggara Pilkada, agar waspada terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik, seperti penetapan pasangan calon (paslon), data pemilih, penggunaan alat peraga, politik uang, kampanye, termasuk netralitas ASN dan lain-lain.

"Karena itu, keterlibatan jajaran keamanan TNI/POLRI mesti dimaksimalkan guna mengantisipasi gejolak-gejolak yang sering muncul dalam masyarakat," tandas Murad.

Selain Mendagri, rakor ini juga diikuti, perwakilan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, KPU RI Bupati dan Ketua DPRD di empat Kabupaten, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku, Pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku, Pimpinan Parpol, para Kapolres dan Dandim di empat kabupaten.

Turut mendampingi gubernur Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, Kepala BPSDM Provinsi Maluku Hadi Sulaiman, Kepala BKD Provinsi Maluku, Jasmono, Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku, Boy Kaya dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Sadli Ie.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!