Sekilas Info

SENGKETA PERS

Polda Maluku Minta Wagub Ajukan Hak Jawab, Koreksi dan Mengadu ke Dewan Pers

satumalukuID/Humas Pemda Maluku Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno

satumalukuID- Setelah mengkaji laporan polisi, penyidik Ditreskrimum Polda Maluku meminta Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Barnabas Orno, untuk mengajukan Hak Jawab, Hak Koreksi, atau mengadukan salah satu media lokal di Maluku yang dianggap mencemari nama baiknya kepada Dewan Pers.

Wagub Barnabas Orno diketahui mempolisikan Pimpinan Redaksi media mainstream tersebut dengan Nomor Polisi: LP-B/168/VI/2020/MALUKU/SPKT tanggal 23 Juni 2020 lalu. Media itu dianggap telah menuding dirinya berada dibalik aksi unjukrasa HMI dan GMKI Ambon di Kantor Gubernur hingga kediaman pribadi Gubernur, pada Jumat (19/6/2020).

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Mohamad Rum Ohoirat, dalam siaran persnya, menjelaskan, permintaan penyampaian rangkaian hak jawab, koreksi hingga ke Dewan Pers, disampaikan setelah penyidik mengkaji laporan polisi dari orang nomor 2 di Provinsi Maluku tersebut.

Dari hasil pengkajian tim penyidik, Direktur Reskrimum Polda Maluku kemudian memberikan tanggapan yang disampaikan kepada Wagub Maluku pada 26 Juni 2020 melalui Surat Nomor : B/738/VI/RES.1.14/2020/Ditreskrimum.

Surat dengan perihal pemberitahuan itu, memberikan penjelasan sesuai Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 40 tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 4 ayat (2) nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor: 2/DP/MoU/II/2017–Nomor: B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

“Penyidik Ditreskrimum Polda Maluku telah menyarankan kepada pihak pelapor (Barnabas Orno) agar mengambil langkah secara berjenjang yaitu dengan Mengajukan Hak Jawab, Hak Koreksi terhadap pemberitaan dan Mengadukan permasalahan tersebut kepada Dewan Pers,” jelasnya.

Bila solusi penyelesaian yang telah disarankan penyidik Ditreskrimum Polda Maluku tidak diterima, lanjut Ohoirat, pelapor dapat menempuh jalur hukum lainnya. Namun sebelumnya diminta untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai.

“Apabila pelapor ingin menempuh proses hukum lainnya maka pelapor (Barnabas Orno) dipersilahkan untuk mengisi formulir pernyataan secara tertulis di atas kertas bermeterai,” tandasnya.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!