Sekilas Info

Puluhan Casis TNI AD asal Tanimbar dan MBD Tak Bisa Pulang Kampung karena Maunya Pemda Setempat

Foto: Daniel Leonard/ant Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury bersama sejumlah anggota DPRD lainnya saat menerima aspirasi masyarakat.

satumalukuID - Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengatakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya (MBD) masih belum mau menerima mantan calon siswa (Casis) TNI AD yang tidak lolos seleksi di Ambon.

"Persoalannya adalah pemerintah daerah setempat tidak mau menerima kehadiran mereka karena takut jika ada diantara yang kembali akan menyebarkan virus corona di daerah asal," ujar Lucky Wattimury Selasa (23/6/2020).

Sikap pemkab ini, timpal Wattimury, disampaikan langsung kepada teman-teman anggota DPRD provinsi asal dapil KKT dan MBD.

"Saya ingatkan pemulangan mereka ini bukan merupakan kewenangan Pemprov Maluku dan kalau situasinya membaik, pasti pemda akan menerima kepulangan mereka," katanya.

Karena tidak berhasil dipulangkan, akhirnya para mantan casis TNI-AD yang gagal ini melakukan aksi demo sampai ke kediaman pribadi Gubernur Maluku, Murad Ismail  pada Jumat, (19/6/2020), termasuk ada sejumlah mahasiswa yang mengusung nama OKP tertentu.

Dia juga menambahkan, lembaga legislatif ini sejak awal telah memfasilitasi pemulangan ratusan mantan casis TNI-AD yang tidak lolos seleksi ke daerah asalnya namun ditolak oleh pemerintah daerah mereka.

"Soal tuntunan pemulangan mantan Casis TNI-AD, sudah diurus DPRD hingga detail, bahkan nama-nama mereka telah dibuat dalam satu daftar untuk disampaikan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 baik provinsi maupun kabupaten," timpalnya.

Menurut dia, DPRD provinsi juga telah bertemu mereka berulang kali, dan anggota legislatif asal dapil Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya juga sudah mengambil sikap yang sangat luar biasa.

Termasuk didalamnya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar bagaimana caranya memulangkan mereka.

Langkah DPRD lainnya adalah mencari solusi berupa transportasi untuk memulangkan mantan Casis TNI AD ini ke daerah asalnya, termasuk langkah koordinasi dijalon dengan Bupati setempat di mana mantan Casis TNI AD ini berasal.

"Saya ingatkan pemulangan mereka ini bukan merupakan kewenangan Pemprov Maluku dan kalau situasinya membaik, pasti pemda akan menerima kepulangan mereka," tandas Wattimury.

Baca Juga

error: Content is protected !!