Sekilas Info

PENANGANAN COVID 19

Biaya Surat Keterangan Berbadan Sehat Dinilai Memberatkan Warga, GAMMA Minta Bupati SBB Turun Tangan

Foto: satumalukuID/Freepik.com Iliustrasi penolakan

satumalukuID - Garda Muda Maluku (GAMMA) mendesak Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Moh. Yasin Payapo untuk menertibkan unit kesehatan yang mengambil pungutan surat keterangan Berbadan Sehat secara tidak wajar kepada masyarakat.

Pasalnya, kondisi wabah Corona Virus Desease 2019 atau Covid-19 membawa pengaruh terpukulnya ekonomi masyarakat. Kebijakan pungutan Suket dinilai memberatkan warga yang ekonominya lesu di tengah pandemik.

"Masyarakat mengeluh karena sekarang kondisi lagi sulit, jadi masyarakat sudah susah lalu dicekik lagi," kata Asrul Sanip Kaisuku, Fungsionaris Garda Muda Maluku (GAMMA) kepada satumalukuID, Selasa (9/6/2020).

Asrul mencontohkan, Puskesmas Pembantu (Pustu) Lisabata Kecamatan Taniwel yang mengambil pungutan sebesar Rp.25 ribu untuk satu lembar Suket Berbadan Sehat.

"Pungutan Rp.25 ribu ini memberatkan masyarakat. Kasihan, ada adik-adik yang akan ke Ambon untuk urusan daftar sekolah atau urusan di kampus, harus bayar pungutan yang seng wajar," kesalnya.

Menurutnya, Bupati sebagai kepala daerah harus memberi teguran keras kepada semua unit pelayanan kesehatan di Kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa yang melakukan pungutan secara tidak wajar.

"Pak Bupati kami minta segera intruksikan Kadis Kesehatan SBB, agar menertibkan ini sebagai itikad pemerintahan yang baik. Kami sinyalir temuan di Pustu Lisabata juga terjadi pada puskesmas di kecamatan lainnya di SBB," ujarnya.

Dia juga menegaskan, kondisi ekonomi masyarakat sangat terpengaruh dengan pandemi Covid-19. Kondisi ini harusnya tidak dimanfaatkan untuk melakukan kebijakan yang menyusahkan rakyat kecil.

"Masyarakat sedang susah. Kalau uang administrasi sekitar 5 ribu untuk ongkos tinta dan kertas masih wajarlah. Kalau Rp.25 ribu itu kasihan orang tua mereka juga lagi kurang," bebernya.

Diketahui, masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja harian harus hilang atau berkurang pendapatan karena aktivitas kerja tidak normal seperti biasanya.

Asrul menyebutkan, nelayan-nelayan mengeluh harga ikan tuna anjlok. Sopir-sopir angkutan hilang mata pencarian karena sulitnya penumpang. Sementara kebutuhan keluarga harus dipenuhi.

"Kami minta Pemda juga bisa memberi program subsidi misalnya voucher potongan harga BBM kepada pekerja pengguna BBM seperti Sopir dan Nelayan tuna," tutupnya.

Penulis: redaksi
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!