Sekilas Info

PENANGANAN COVID 19

Warga Maluku Tengah di Pulau Ambon Harap Pengurusan Surat Keterangan Sehat Tidak Dipungut Biaya

satumalukuID- Sejumlah warga Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang berdomisili di Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, menggelar aksi protes terhadap penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) oleh Pemerintah Kota Ambon, Selasa (9/6/2020).

Aksi protes berlangsung di perbatasan Malteng dan Kota Ambon, atau tepatnya di daerah Waitatiri, Kecamatan Salahutu, Mateng.

Warga yang tak ber-KTP Malteng dilarang melintas memasuki kawasan administrasi daerah berjuluk Pamahanu Nusa tersebut, sejak siang tadi.

Pemalangan jalan yang dilakukan warga selain kesal tak bisa diijinkan masuk Kota Ambon, juga lantaran adanya ketidakadilan yang mereka rasakan. Biaya pengurusan surat keterangan sehat dari Puskesmas masih dipungut biaya di tengah mewabahnya Corona Virus Diseasea 2019 (Covid-19).

Sekretaris Kota Ambon, A.G. Latuheru, mengaku, aksi pemalangan jalan terjadi karena mereka mengeluh akibat pungutan biaya pengurusan surat keterangan sehat yang dikeluarkan Puskesmas masing-masing.

“Mereka mengeluh karena minta surat keterangan itu ada pungutan, tadi saya jawab itu di Maluku Tengah, ya kami tidak tahu, kami tidak punya kewenangan,” kata Latuheru di saat datang menyelesaikan permasalahan warga tersebut di Pos Perbatasan Negeri Passo, sore tadi.

Dia mengaku, khusus untuk warga di tiga Kecamatan yaitu Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat, Kabupaten Malteng, pihaknya telah memberikan sedikit kelonggaran terhadap warganya yang akan masuk di ibukota Provinsi Maluku ini.

Kelonggaran yang diberikan kepada pelaku perjalanan dari tiga kecamatan tersebut adalah tidak perlu melakukan rapid test sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Walikota (Perwali) Ambon Nomor 16 tahun 2020.

“Kalau dalam perwali itu kan harus ada surat keterangan dari negeri atau desa, yang dilampiri hasil rapid test. Tapi untuk tiga kecamatan ini kita lunakan dia, yaitu dari surat keterangan dari desa dan surat keterangan sehat dari puskesmas, itu saja,” ungkapnya.

Meski tidak memiliki kewenangan terhadap pungutan yang masuk dalam Peraturan Daerah (Perda) tersebut, namun Latuheru mengaku telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Malteng, terkait adanya kebijakan di tengah musim pandemi kepada warganya saat ini.

“Sudah bicara dengan sekda Maluku Tengah, ya langkah-langkah seperti apa yang nantinya mereka ambil. Memang itu diatur di perda, tapi mungkin covid ini ada kebijakanlah. Supaya surat keterangan seperti begitu dikasih gratislah, tergantung Maluku Tengah,” terangnya.

Selain pungutan biaya pembuatan surat keterangan sehat, aksi yang terjadi tadi, juga akibat belum tersosialisasikannya penerapan PKM oleh Pemkot Ambon kepada sejumlah warga di Malteng.

“Nanti mereka (Pemkab) sosialiasi lagi. Karena banyak tadi yang mengeluh katanya mereka tidak tahu ada aturan begitu. Kami minta mereka sosialiasi untuk warganya lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Jemmy Sitanala, warga Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, mengaku persoalan yang terjadi siang tadi terkait permasalahan biaya pengurusan surat keterangan kesehatan yang dipungut di Puskesmas.

“Masyarakat bukan tidak mau urus, masyarakat mau urus, tapi cuma ada pungutan restribusi di sana. Retribusi itu kan ada dalam Perda Kesehatan,” sebutnya.

Selain biaya retribusi, pengurusan surat keterangan sehat di Puskesmas juga memakan waktu lama. Ini dikarenakan jumlah tenaga kesehatan yang terbatas. Sehingga tidak mampu mengcover permintaan warga yang ingin cepat melakukan aktivitasnya di Kota Ambon.

“Tenaga kesehatan di puskesmas itu sedikit, masyarakat yang minta surat kesehatan banyak, jadi tidak tercover. Kalau orang tunggu lama-lama, sementara mereka buru-buru mau pengurusan di Kota. Nah ini yang jadi persoalan,” jelasnya.

Mantan anggota DPRD Malteng ini mengatakan jika dirinya telah berkoordinasi dengan rekan-rekannya di dewan, termasuk Sekda Malteng. Ini agar Perda retribusi tersebut ada kebijakan, khususnya untuk dimassa Covid semata.

Dia mengaku, Perwali Ambon tentang PKM mutlak dan tidak bisa dirubah. Bahkan, Pemkot Ambon telah memberikan kebijakan khusus untuk tiga Kecamatan di Malteng, yang berada di Pulau Ambon.

“Kemarin kan (ada syarat) rapid test, tapi sudah ada kebijakan untuk kita, dengan surat keterangan sehat saja. Nah yang jadi problem adalah pengurusan surat keterangan kesehatan,” tandasnya.

Sementara itu, Camat Salahutu yang turut hadir dalam penyelesaian aksi warga sore tadi tampak menghindari para jurnalis yang akan mewawancarainya terkait permasalahan warganya tersebut.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!