Sekilas Info

PENANGANAN COVID 19

Ini Alasan Pemuda Jazirah Leihitu Keberatan dengan Pasal 6 pada Peraturan Wali Kota Ambon

satumalukuID/Humas Pemkot Ambon

satumalukuID - Perwakilan pemuda dari Jazirah Leihitu, melakukan pertemuan bersama Sekertaris Kota Ambon, A. G. Latuheru, untuk membahas pasal 6 Peraturan Wali Kota (Perwali) Ambon, Nomor 16 tentang Pembatasan Masuk di Wilayah Kota Ambon. Peratura ini dinilai \sangat berdampak bagi warga Jazirah Leihitu, yang kebetulan berada di Kabupaten Maluku Tengah.

"Kehadiran kami untuk menanyakan bagaimana implementasi Perwali Nomor 16, terkhusus pada pasal ke-6 yang tentunya sangat berdampak bagi warga Jazirah Leihitu, Leihitu Barat, dan Salahutu yang beraktifitas di wilayah Kota Ambon," ungkap salah satu anggota pemuda Jazirah Leihitu, Syarif Pelu, saat pertemuan di ruang rapat Sekertaris Kota Ambon, Jumat (05/06/2020).

Syarif menyampaikan, bahwa pasal 6 dalam Perwali tersebut dinilai cukup memberatkan bagi warga Maluku Tengah, yang sehari-hari beraktifitas di wilayah administrasi Kota Ambon, seperti para pedagang, pelajar dan pegawai serta karyawan swasta.

"Hal ini tentunya akan sangat berdampak bagi mereka yang setiap hari harus mengurus dokumen-dokumen untuk bisa masuk dan beraktivitas di Kota Ambon," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekertaris Kota Ambon, A.G. Latuheru menjelaskan bahwa terdapat pengecualian untuk Wilayah Maluku Tengah, yang terhitung masih satu daratan dengan Kota Ambon.

"Untuk wilayah kecamatan Jazirah Leihitu, Leihitu Barat dan Salahutu, ada pengecualian dalam penerapan dari pasal 6. Sebagai contoh, untuk memasuki wilayah Kota Ambon, mereka hanya diminta menunjukkan dokumen berupa surat keterangan dari kelurahan atau desa, dan keterangan kesehatan yang diterbitkan oleh Puskesmas asal, disertai kartu indentitas," paparnya.

Dia juga menambahkan bahwa surat keterangan tersebut akan berlaku selama empat belas hari kedepan, dan tidak perlu melakukan rapid test. Rapid test hanya bagi warga di luar tiga kecamatan tersebut.

"Untuk hal lain seperti pembatasan moda transportasi dengan memberlakukan sistem ganjil genap, semuanya akan diberlakukan sama ketika masuk dalam wilayah Kota Ambon. Bagi angkot dari Maluku Tengah yang memang jalurnya melewati wilayah Kota Ambon, wajib mengikuti aturan tersebut. Dan untuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum tetap dengan pembatasan maksimal 50 persen dari kapasitas kendaraan," pungkasnya.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!