Sekilas Info

PENANGANAN COVID 19

Sopir Angkot Passo Unjuk Rasa di DPRD Ambon, Tolak Penerapan Sistem Ganjil Genap

satumalukuID/Ian Toisutta Sejumlah sopir angkutan kota jurusan Passo, Kecamatan Baguala, menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Ambon, Jumat (5/6/2020).

satumalukuID- Sejumlah sopir angkutan kota (Angkot) jurusan Passo, Kecamatan Baguala, menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Ambon, Jumat (5/6/2020).

Mereka menolak pemberlakuan sistem ganjil genap yang rencananya diterapkan Pemerintah Kota Ambon, mulai Senin depan (8/6/2020).

Sebagaimana surat pemberitahuan dari Dinas Perhubungan Kota Ambon Nomor: 550/330/DISHUB yang telah beredar, sistem ganjil genap diberlakukan sejak awal pekan depan.

Ini sesuai Pasal 32, Peraturan Wali Kota (Perwali) Ambon Nomor 16 Tahun 2020, tentang Pembatasan Kegiatan Orang, Aktivitas Usaha dan Moda Transportasi dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sistem ganjil genap diterapkan sesuai angka terakhir pada pelat nomor polisi kendaraan. Jika angka terakhir angkot menunjukan ganjil (1, 3, 5, 7, 9), maka kendaraan tersebut hanya boleh beroperasi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat.

Sebaliknya, apabila angka genap (0, 2, 4, 6, 8), angkot itu beroperasi khusus hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Untuk hari Minggu, semua boleh beroperasi.

Selain penerapan sistem ganjil genap, dalam peraturan tersebut juga membatasi daya angkut penumpang yang hanya 50 persen. Rumusnya yaitu 1, 2 dan 3. Sopir hanya boleh mengangkut 1 penumpang duduk di depan, dan 5 orang di belakang. Kursi panjang 3 dan kursi pendek 2 orang.

Meski penerapan sistem ganjil genap tersebut dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19, tapi bagi para sopir angkot Passo, justru sangat merugikan. Mereka menilai, penerapan peraturan itu tidak sebanding dengan janji pemerintah untuk memperhatikan nasib para pekerja harian tersebut.

“Kami ada 136 sopir angkot Passo. Tapi sampai saat ini hanya baru 4 orang yang menerima bantuan. Lalu sekarang muncul lagi kebijakan ganjil genap, ini tentunya sangat menyusahkan kami," kata Ketua Jalur Passo, Izack Pelamonia, kepada wartawan.

Dia mengaku, pembatasan jumlah angkutan penumpang semenjak Covid-19, telah meresahkan pihaknya. Apalagi ditambah dengan penerapan sistem ganjil genap tersebut, maka pihaknya selama sebulan hanya beroperasi 14 kali.

“14 hari ini nanti katong mau setor berapa ke majikan. Kemudian katong pung gaji nanti bagaimana lai. Pembatasan 6 orang sebelumnya saja kami sudah resah, ini mau tambah dengan ganjil genap. Kami minta agar ini dibatalkan," pintanya.

Para sopir diterima Komisi III DPRD Ambon. Mereka melangsungkan pertemuan dalam ruang rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi III, Johny P. Wattimena, dan Sekretaris, Robert Soissa.

"Kalau kita kaji pasal 32 ini maka bukan hanya sopir Passo yang berdampak, tapi semua sopir kena. Karena seyogyanya justru mengurangi pendapatan mereka,” kata Johny Wattimena.

Olehnya itu, Johny mengaku komisi III DPRD Ambon akan memanggil Dinas Perhubungan Kota Ambon dan sejumlah pihak terkait lainnya untuk kembali melakukan kajian terhadap peraturan tersebut.

“Komisi akan memanggil Dishub dan pihak terkait untuk dilakukan kajian. Kita tanyakan latar belakangnya apa sehingga perwali pasal 32 ditetapkan, padahal sudah lebih awal dilakukan pembatasan jumlah penumpang," tandasnya.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!