Sekilas Info

PENANGANAN COVID 19

Dishub Kota Ambon Sosialiasi Pembatasan Moda Transportasi Jelang Pemberlakuan PKM

satumalukuID/Istimewa Ilustrasi angkutan kota di Pasar Mardika

satumalukuID - Jelang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kota Ambon, Dinas Perhubungan (Dishub) setempat, melakukan sosialisasi berupa pemberitahuan di beberapa lokasi, dan pada angkutan umum dalam kota serta Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).

"Pembatasan moda transportasi merupakan salah satu dari beberapa poin, yang tercantum di dalam Peraturan Wali   Kota (Perwali) Ambon, yang akan diterapkan pada pengemudi. Oleh sebab itu Dishub wajib melakukan sosialisasi," terang Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robby Sapulette, kepada wartawan di Ambon, Kamis (04/06/2020).

Menurut Robby, untuk pembatasan jumlah penumpang, sudah dilakukan sejak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR). Namun saat itu, kata dia, tidak ada sanksi yang diberikan, sehingga banyak angkot yang kedapatan melanggar.

"Oleh sebab itu kita wajib memberitahukan kepada para pengemudi, yang kemudian diteruskan kepada para pemilik kendaraan. Selain menjalankan aturan pembatasan jumlah penumpang, kami juga menjelaskan tentang pemberlakuan sistem ganjil genap berdasarkan angka terakhir pada pelat nomor kendaraan saat pembatasan jam operasional," jelasnya.

Robby menyebutkan, kendaraan yang berpelat nomor ganjil pada angka terakhir akan beroperasi pada hari Senin, Rabu dan Jumat. Sedangkan untuk bernomor pelat genap akan beroperasi pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu.

"Untuk hari Minggu, semua boleh beroperasi, dan untuk jam operasional akan dimulai pada pukul 05:30 WIT hingga 21:00 WIT. Pembatasan jumlah penumpang juga berlaku bagi kendaraan lain seperti kendaraan umum roda tiga, angkutan laut dengan menggunakan speedboat, serta kendaraan pribadi roda empat," paparnya.

Dia sampaikan, untuk semua jenis kendaraan roda empat, dan speedboat maksimal penumpang hanya setengah atau 50 persen dari kapasitas yang tersedia, dan untuk becak hanya satu penumpang.

"Untuk semua moda transportasi baik umum maupun pribadi, wajib menggunakan makser dan melaksanakan protokol kesehatan. Aturan ini juga berlaku bagi seluruh Angkatan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Administrasi Kota Ambon," tegasnya.

Dia sebutkan, bahwa pemberlakuan sistem pembatasan moda transportasi akan berjalan selama empat belas hari terhitung sejak tanggal 8 Juni 2020.

"Tentunya akan mempengaruhi pemasukan dari para pengemudi, namun mengingat hal tersebut adalah untuk kepentingan bersama, maka wajib untuk dilakukan oleh semua warga dana masyarakat Kota Ambon," tandasnya.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!