Sekilas Info

PENANGANAN COVID 19

Perwali Ambon Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Diterbitkan Besok, Ini Sanksinya Jika Melanggar

Foto: satumalukuID/Istimewa Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy saat memberikan keterangan kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Jumat (17/4/2020).

satumalukuID- Guna memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Kota Ambon menerapkan sistem Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), bukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Rencananya, Peraturan Wali Kota (Perwali) Ambon terkait pelaksanaan hingga sanksi yang diberikan dalam penerapan PKM ini akan diterbitkan, Rabu besok (3/6/2020).

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, mengaku, penerapan PKM dilakukan mengingat tingkat ketakutan masyarakat terhadap penyebaran Covid-19 sudah mulai menghilang. Olehnya itu, pelaksanaan PKM dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat.

“Nah PKM ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam sebuah gaya hidup yang benar. Jadi keluar ke mana-mana pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Itu menjadi standar normal dalam kehidupan kita,” kata Richard kepada wartawan, di Ambon, Selasa (2/6/2020).

Richard menekankan, pemberlakuan PKM bukan untuk meniadakan PSBB. Penerapan PKM dilakukan sambil menunggu kewenangan PSBB dari Pemerintah Pusat. Langkah awal pelaksanaan PKM diambil karena dianggap penting untuk menyelamatkan daerah ini dari sebaran Covid-19 yang terus meningkat.

“Sebetulnya bukan tidak jadi, tapi usulan PSBB itu kan dia kewenangan dari pemerintah pusat. Sambil menunggu itu, dalam kajian dari pemerintah provinsi, selaku kepala daerah, ini kota kita harus lebih awal mengambil langkah, tidak perlu kita tunggu lagi kebijakan dari pemerintah pusat,” tandas Richard.

Langkah penerapan PKM bagi kepentingan daerah sendiri, menurut mantan Ketua DPRD Maluku itu, sudah sesuai dengan undang-Undang yang memberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan sendiri. Ini dilakukan agar lebih menguntungkan terhadap kepentingan masyarakat.

“Bahwa nanti misalnya pemerintah provinsi merasa harus diteruskan ke kementerian untuk menetapkan sebagai daerah dengan status PSBB dalam skala besar, berarti kurang lebih ada 7 pembatasan sesuai dalam undang-undang kekarantinaan itu. Nah kita cuman 4 saja, tidak 7. Intinya PKM tidak berbeda jauh dengan PSBB,” tegasnya.

Wali Kota Ambon dua periode ini mencontohkan penerapan PKM. Misalnya pada moda transportasi umum, maka akan ada pembatasan ganjil dan genap. Setiap aktivitas kendaraan akan dikurangi. Selain itu, daya angkut penumpang semua kendaraan dibatasi hanya 50 persen.

“Kapasitas daya angkut dari seluruh jenis kendaraan roda empat itu hanya 50 persen, baik itu mobil umum maupun mobil pribadi. Jadi jika saudara naik mobil Kijang yang kapasitasnya 8 orang, maka dia nanti harus angkut hanya 4 orang. Itu pembatasannya, lalu seluruh penumpang wajib memakai masker,” sebutnya.

Terkait dengan peraturan itu, bagi orang perorang atau pribadi yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Mereka yang tidak mentaati peraturan tersebut akan dikenakan sanksi, pertama ditegur secara lisan, kemudian tertulis dan terakhir adalah sanksi sosial.

“Sanksi sosial ini bisa saja dia disuruh turun untuk bersihkan itu lingkungan di sekitarnya. Tapi untuk jenis-jenis kegiatan usaha yang melanggar aturan itu bisa disanksi denda. Sanksinya itu dari Rp.1 juta sampai Rp.5 juta,” tandasnya.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!