Sekilas Info

PENANGANAN COVID 19

Pempus Kasih Kewenangan Kepada 5 Daerah Zona Hijau di Maluku, Ini Kata Doni Monardo

satumalukuID/Humas BNPB Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Ketua Umum Gugus Tugas, Doni Monardo.

satumalukuID- Dari 102 Kabupaten/Kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah zona hijau Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), 5 diantaranya berada di Provinsi Maluku. Adalah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru dan Buru Selatan.

Ratusan daerah dinyatakan aman dari penyebaran wabah pandemi, termasuk 5 di Maluku ini diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat (Pempus) Indonesia melalui gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19.

"Kemarin, (Jumat, 29 Mei 2020), Bapak Presiden Jokowi, memerintahkan saya untuk memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang saat ini berada dalam zona hijau untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19,” ungkap Ketua Umum Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (30/5/2020), yang disiarkan melalui siaran pers, diterima satumalukuID, Minggu (31/5/2020).

Doni Monardo yang adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat mengharapkan setiap kabupaten/kota tersebut dapat meneruskan anjuran pemerintah untuk selalu menegakkan protokol kesehatan secara ketat, penuh kehati-hatian dan tetap waspada terhadap ancaman Covid-19.

Selain itu, dia juga meminta ratusan daerah yang hingga kini belum satupun tertular wabah corona tersebut untuk wajib memperhatikan ketentuan tentang testing secara masif, tracing agresif, isolasi ketat, serta treatment yang dapat menyembuhkan pasien Covid-19.

Mantan Pangdam XVI/Pattimura ini juga memberikan arahan kepada para Bupati dan Walikota, selaku ketua Gugus Tugas di daerah masing-masing, agar proses pengambilan keputusan harus dilakukan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD). Pengambilan keputusan juga diharapkan melibatkan segenap komponen pentaheliks yang meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan juga media massa.

“Pengambilan keputusan harus melalui Forkopimda dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk pakar kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, budaya atau budayawan, masyarakat, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha, dan tentunya DPRD, melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas,” tegas Doni.

Dalam proses tersebut, para Bupati/Walikota diharapkan melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan pemerintah provinsi, khususnya kepada Gubernur. Proses pengambilan keputusan juga harus melalui tahapan prakondisi, yaitu edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, dan juga simulasi sesuai dengan sektor atau bidang yang akan dibuka.

Adapun sektor yang dimaskud adalah seperti pembukaan rumah ibadah masjid, gereja, pura, vihara. Selain itu juga pasar atau pertokoan, transportasi umum, hotel, penginapan, restoran, perkantoran, dan bidang-bidang lain yang dianggap penting namun aman dari ancaman Covid-19.

Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut, lanjut Doni, tentunya harus bisa dipahami, dimengerti, dan juga dipatuhi oleh masyarakat. Intinya, keberhasilan masyarakat produktif dan aman Covid-19 sangat tergantung.

"Saya ulangi sekali lagi, sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif, dalam mematuhi protokol kesehatan, antara lain, wajib pakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, senantiasa melaksanakan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga tidak boleh panik, serta upaya akan selalu dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi,” imbuhnya.

Gugus Tugas Pusat juga meminta setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, waktu dan sektor yang akan dibuka kembali, ditentukan oleh para pejabat bupati dan walikota di daerah.

Apabila dalam perkembangannya ditemukan kenaikan kasus, maka Tim Gugus Tugas tingkat Kabupaten/Kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali.

“Gugus Tugas Pusat bersama pemerintah provinsi, yaitu Gugus Tugas tingkat provinsi akan senantiasa memberikan informasi, memberikan pendampingan, dan evaluasi, serta arahan sesuai dengan perkembangan keadaan,” pungkasnya.

Berikut 102 wilayah zona hijau di Indonesia termasuk Maluku: Provinsi Aceh terdapat 14 Kabupaten/Kota, Sumatera Utara 15 Kabupaten/Kota, Kepulauan Riau 3 Kabupaten, Riau 2 Kabupaten, Jambi 1 Kabupaten, Bengkulu 1 Kabupaten, Sumatera Selatan 4 Kabupaten/Kota, Bangka Belitung 1 Kabupaten dan Lampung 2 Kabupaten.

Kemudian Jawa Tengah 1 Kota, Kalimantan Timur 1 Kabupaten, Kalimantan Tengah 1 Kabupaten, Sulawesi Utara 2 Kabupaten, Gorontalo 1 Kabupaten, Sulawesi Tengah 3 Kabupaten, Sulawesi Barat 1 Kabupaten, Sulawesi Selatan 1 Kabupaten, Sulawesi Tenggara 5 Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Nusa Tenggara Timur 14 Kabupaten/Kota, Maluku Utara 2 Kabupaten, Maluku 5 Kabupaten/Kota, Papua 17 Kabupaten/Kota dan Papua Barat 5 Kabupaten/Kota.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!