Sekilas Info

Tim Covid 19 DPRD Maluku Terbentuk, Bantu Awasi Efektifitas Penggunaan Anggaran Penanganan Covid

Foto: Daniel Leonard/Ant DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna dalam rangka mengumumkan serta mengesahkan tim COVID-19 yang beranggotakan 21 orang anggota legislatif.

DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Tim COVID-19 yang beranggotakan 21 orang anggota legislatif.

"Tim ini terdiri dari unsur pimpinan DPRD provinsi, unsur fraksi serta komisi, dan dikomandani oleh Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury," kata Wakil Ketua DPRD setempat, ichard Rahakbauw saat memimpin rapat paripurna DPRD di Ambon, Jumat (8/5/2020).

Menurut dia, tim COVID-19 DPRD provinsi bertugas melihat, mengevaluasi, dan mengawasi hingga memberikan pikiran kepada Pemerintah Provinsi Maluku maupun Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pokok pikiran yang akan disampaikan kepada gugus tugas dalam rangka melaksanakan proses-proses untuk menghentikan penyebaran virus Corona.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala menjelaskan rapat perdana tim COVID-19 DPRD provinsi akan digelar usai pelaksanaan agenda reses anggota legislatif.

"Pekan depan DPRD melakukan reses sehingga kita akan menggelar rapat perdana dalam menyusun program kerja dan bagaimana mekanisme serta evaluasi yang akan dilakukan untuk penanganan COVID-19," tandasnya.

Dia juga berharap pembentukan tim ini bisa lebih efektif dalam membantu pemerintah memutuskan mata rantai penyebaran virus corona.

Termasuk di dalamnya akan mengawasi anggaran percepatan penanganan COVID-19 di Maluku dan memastikan tiga program utama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berjalan sebagaimana mestinya.

"Khusus untuk bidang kesehatan, dimana kita tahu bersama, bahwa wabah ini terus meningkat dari waktu ke waktu, dan yang meninggal juga sudah ada, maka tentunya tim medis juga harus didukung agar bekerja lebih efektif," akui Asis Sangkala.

Tim COVID-19 DPRD Maluku juga akan memastikan program jaring pengaman sosial berjalan baik. Pasalnya, masyarakat sudah mulai mengeluh, lantaran pembagian sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum dilakukan dengan baik.

"Anggaran sudah ada namun kucurannya kurang bagus karena masih tersendat banyak di birokrasi dan saya kira pihak birokrasi harus mengevaluasi kinerja mereka agar bantuan ini cepat tersalur kepada masyarakat," tegasnya.

Tim COVID-19 DPRD juga akan melakukan kajian terhadap berbagai langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi dampak ekonomi, yang tentunya sangat terlihat saat wabah COVID-19 ini melanda.

"DPRD ingin memastikan agar masalah COVID-19 ditangani secara baik, apalagi kalau memang kita mau mengusulkan PSBB maka bagaimana persiapan pemerintah, itu akan menjadi bahan diskusi kita dalam tim," katanya.

Baca Juga

error: Content is protected !!