Sekilas Info

PENANGANAN COVID 19

Pengamat Ekonomi Minta Pemkot Ambon Ungkap Strategi yang Disiapkan Terkait Usulan PSBB

Foto: satumalukuID/Tiara Salampessy Salah satu sudut Kota Ambon.

satumalukuID - Pengamat ekonomi Maluku Pieter Soegijono meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, menyampaikan ke publik strategi apa yang disiapkan, terkait usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi kota ini.

“Masyarakat harus tahu, apakah pemerintah juga telah mempersiapkan dan mengantisipasi kebutuhan dasar masyarakat. Lalu strateginya seperti apa?” ujar Pieter kepada satumalukuID, Rabu (29/4/2020).

Dia katakan, kalau mau diberlakukan stasus PSBB silahkan. Itu dari sisi faktor kesehatan, penting untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Tapi pertanyaanya, lanjut Pieter, apakah pemerintah provinsi dan pemkot sudah tampilkan kebutuhan dasar masyarakat baik pangan, sandang dan berapa banyak untuk sekian bulan kedepan.

“Stok bahan pangan kita bagaimana? Distribusi barang bagaimana? Apalagi transportasi darat, laut, udara dibatasi. Lalu kita punya stok kebutuhan dasar di Maluku, terutama di Ambon itu sampai kapan?” katanya.

Kalau stok kebutuhan dasar tidak disiapkan dengan baik, dia memprediksi, bisa terjadi inflasi tingkat tinggi. Karena barang pasti langka di pasar, dan menyebabkan harga mahal.

Artinya, lanjut Pieter, dari disitribusi dan pasokan barang tidak berjalan baik. “Apakah kita sudah siap atau belum? Mana datanya? Paling kurang untuk tiga bulan kedepan. Itu skenario umum. Kalau itu tidak ditunjukkan maka akan repot,” imbuhnya.

Pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) ini menuturkan,  pemerintah pusat sebelum menetapkan PSBB, pasti akan mengakaji dahulu data-datanya, baru dapat menetapkan status tersebut untuk Kota Ambon.

Tapi sepanjang data itu tidak ada, Pieter mempertanyakan, bagaimana mungkin untuk penerapan PSBB-nya.

“Jangan sampai justru masyarakat yang lebih repot. Dengan pengumuman zona merah saja, kepanikan sudah terjadi di masyarakat. Mereka menjadi takut. Apalagi tidak didukung dengan intsrumen ukuran. Kalau zona merah berarti tingkatannya apa saja? Indikatornya apa? Ini tidak disampaikan ke masyarakat. Begitu juga soal PSBB,” sebut Pieter.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, dari sisi dunia usaha, dampak dari wabah Covid-19 ini saja, sudah membuat kemacetan aktifitas ekonomi. Berjualan saja itu rata-rata di bawah 30%. Pertumbuhan ekonomi di Maluku dan di Kota Ambon pasti anjlok.

Apalagi, kata dia, saat ini daya beli masyarakat turun. Banyak pekerja harian yang dirumahkan, atau mungkin terkena pemutusan hubungan kerja. Masyarakat kecil tidak punya uang. Termasuk mereka yang kehidupan sehari-harinya mendapatkan pendapatan dari berjualan tiap hari. Distribusi barang dan jasa macet. Ini ekonomi mikro.

“Nah mereka harus didata secara tepat. Banyak orang yang kalau tidak dibuat skenario tepat, maka mereka akan kesulitan makan dan minum. Jadi untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum setiap hari harus diantisipasi oleh pemerintah daerah,” bebernya.

Jadi pemerintah kota, kata Pieter, harus punya strategi bagaimana membantu mereka. Harus memiliki skenario berdasarkan data yang valid di setiap lingkungan.

“Sebab banyak orang sudah tidak lagi mampu untuk keluar berbelanja. Faktor-faktor ini harus diantisipasi. Kalau mereka-mereka yang kecil ini kesulitan mendapat kebutuhan hidup setiap hari, dan tidak difasilitasi oleh pemerintah dengan baik, ketika PSBB jalan maka harus hati-hati karena dapat menimbulkan dampak sosial yang lain,” ujarnya mengingatkan.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!