Sekilas Info

OPINI

Rencana Memindahkan Kelebihan Beban Kota Ambon

Balai Kota Ambon

Rencana memindahkan ibukota Provinsi Maluku kembali menuai kegagalan. Terinspirasi ide Presiden pertama Ir. Soekarno yang menghendaki ibukota provinsi kepulauan terbesar ini dipindahkan ke Pulau Seram, Gubernur Ralahalu diakhir periode kerjanya, sempat meletakkan batu pertama rencana pembangunan ibukota baru di daerah Makariki, Kabupaten Maluku Tengah.

Tetapi Gubernur Assagaf kemudian mengubah lagi rencana itu, dan ingin membangun Rumah Tiga sebagai ibukota. Sayangnya, sampai periode kerja berakhir, rencana tersebut hanyalah ide tanpa tindakan.

Adalah pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur: Murad Ismail dan Barnabas Orno, yang kemudian menghidupkan lagi rencana pemindahan itu dengan mempromosikan ulang Pulau Seram sebagai calon lokasi pembangunan ibukota yang baru. Sayangnya, setelah dilantik, rencana tadi kembali dibatalkan tanpa penjelasan apa pun.

Dapat dengan mudah ditebak mengapa rencana pemindahan ibukota provinsi batal diimplementasikan. Dengan besar penerimaan Provinsi Maluku setiap tahun yang begitu kecil, sementara persoalan di depan mata yang mendesak dipecahkan tampak begitu ruwet, boleh jadi menjadi sebab paling mungkin mengapa calon megaproyek tersebut batal dimasukan dalam rencana kerja.

Bila hal ini yang menjadi pertimbangan utama, tentu saja mudah dimaklumi. Sekali pun demikian, secara tidak terhindarkan gubernur dan wakil gubernur memiliki tanggungjawab yang besar untuk membenahi ulang Kota Ambon sebagai ibukota provinsi.

Terlepas dari gagasan presiden pertama, salah satu alasan penting di balik rencana pemindahan ibukota adalah kondisi objektif Kota Ambon yang sudah sangat padat dan tidak tersedia lagi ruang bagi pengembangannya.

Gejala overloading beban yang melampaui daya dukung telah lama disadari sebagai masalah. Fakta "beban melampaui daya dukung" inilah yang mesti dicari jalan pemecahan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur bersama Wali Kota Ambon.

Dalam kerangka ini keberanian gubernur dan wakil gubernur men-take over masalah ini sebagai salah satu agenda utama dalam rentang kepemimpin mereka, sangat mungkin menyediakan ruang apresiasi dan dukungan publik.

Mengapa? Sebab upaya menemukan equalibrium baru, -- keseimbangan beban terhadap daya dukung -- Kota Ambon dengan memindahkan kelebihan beban, akan diliihat dan bahkan diterima sebagai wujud konversi yang equivalen terhadap rencana pemindahan ibukota provinsi itu sendiri.

Ini berarti kelebihan beban tersebut sebagian besarnya dapat sekali dipindahkan ke Pulau Seram. Cara gampangnya adalah mengevaluasi ulang kebijakan-kebijakan setengah hati Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Seram.

Boleh jadi kebijakan-kebijakan baru yang lebih bersifat empowering ekonomi yang mendasari upaya pemindahan "kelebihan beban" Kota Ambon ke Pulau Seram, akan mendinamisasi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kawasan sehingga melampau ekspektasi warga Seram sendiri yang terlanjur terbangun gegara rencana pemindahan ibukota provinsi ke "Pulau Ibu" itu.

Tetapi untuk maksud ini, gubernur dan wakil gubernur selain harus "rujuk" akibat "pisah ranjang", mereka juga memerlukan think tank yang cerdas dan kreatif. Kebijakan merekrut guru besar dalam memperkuat birokrasi pemerintahan provinsi pada perspektif instrumentasi kebijakan dan performa sebagai ikutannya, mungkin pilihan yang baik.

Tetapi, sesungguhnya perspektif seperti ini bukanklah kebutuhan yang utama. Maluku jadi residu seperti hari ini karena dari periode ke periode para penentu kebijakan tidak berani "berpikir besar" dengan menjadikan Universitas Pattimura (Unpatti) sebagai "laboratorium publik" ala Shills, yang menggagas dan menjabarkan rencana besar ala Kapet Seram dalam program aksi yang terukur dan menyumbang secara konkrit bagi perbaikan wajah kusam Maluku.

Mungkinkah? Beta seng tahu.

Penulis: Bitto S. Temmar, pemerhati masalah sosial kemasyarakatan, tinggal di Ambon. 

Penulis: Bitto S. Temmar
Editor:Redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!