Sekilas Info

Maluku Crisis Center Apresiasi Kerja Aparat Keamanan Tangani Aktivis Republik Maluku Selatan

satumalukuID - Maluku Crisis Center (MCC) mengapresiasi kinerja aparat keamanan pada penanganan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Maluku Selatan (RMS) tahun ini.

"Tahun ini, penanganan oleh aparat keamanan jauh lebih persuasif. Bisa menahan diri dan tidak ada tindakan kekerasan yang kerap terjadi pada penanganan aktivis RMS seperti pada waktu-waktu sebelumnya," ujar Direktur MCC Ikhsan Tualeka, dalam keterangan persnya, yang diterima redaksi satumalukuID, Minggu (26/4/2020).

Ikhsan menyebutkan, setidaknya dari sejumlah video amatir dan foto yang beredar terkait penanganan HUT RMS di Maluku oleh aparat keamanan TNI/Polri, Sabtu (25/4/2020), berjalan baik dan lancar.

"Tidak terjadi kekerasan ataupun pelanggaran HAM berat," tutur Ikhsan.

Menurut dia, dari video amatir yang beredar luas terutama di media sosial, dalam penanganan pawai di ruas jalan di Negeri Aboru misalnya, aparat TNI hanya terlihat berjaga-jaga membiarkan masyarakat setempat bebas mengekspresikan sikap politik mereka.

"Saat warga terlihat melintas dihadapan aparat yang senjata lengkap, mereka bergeming," terang Ikhsan.

Begitu pula, saat menanggapi kedatangan aktivis RMS dengan membawa bendera Benang Raja ke Markas Polda Maluku, lanjut Ikhsan, aparat kepolisian yang sedang berjaga-jaga meresponsnya dengan tenang sesuai prosedur yang semestinya. Tanpa ada kekerasan, para aktivis itu diamankan petugas yang sedang berjaga.

Ikhsan menuturkan, pada waktu lalu, baik lewat berbagai dokumentasi maupun pengakuan aktivis RMS yang pernah ditahan aparat TNI/Polri, kekerasan dan penyiksaan adalah hal yang lumrah terjadi.

"Saat ditangkap mereka dipukul dan ditendang, bahkan diantaranya menggunakan benda tumpul," ungkapnya.

Padahal penyiksaan, disebut Ikhsan, secara universal dianggap sebagai pelanggaran HAM berat yang bertentangan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang Penyiksaan.

Menurut dia, konvensi ini dalam bahasa resminya adalah Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia atau yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment adalah sebuah instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk mencegah penyiksaan terjadi di seluruh dunia.

Konvensi ini, tambah Ikhsan, mewajibkan negara–negara pihak, agar mengambil langkah–langkah efektif untuk mencegah penyiksaan terjadi di wilayahnya.

Konvensi ini, menurut Ikhsan, diadopsi oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui resolusi 39/46 pada 10 Desember 1984 dan mulai berlaku pada 26 Juni 1987. Untuk menghormati konvensi ini setiap 26 Juni kemudian diperingati sebagai “International Day in Support of Torture Victims”.

"Indonesia sendiri meratifikasi konvensi ini melalui UU No 5 Tahun 1998 pada 28 September 1998. Melalui UU ini Indonesia juga melakukan deklarasi terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) serta melakukan reservasi terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) dari konvensi ini," ujarnya.

Itu sebabnya Ikhsan menilai, kepatuhan aparat keamanan di lapangan saat pengamanan, khususnya dalam penanganan penyampaian pendapat dan aspirasi politik pada 25 April 2020, yang dilakukan warga dan aktivis RMS perlu diapresiasi.

"Ini dapat menjadi standar penanganan bagi aparat keamanan, untuk waktu mendatang dan menunjukkan ada titik terang dalam reformasi sektor keamanan sipil di Maluku," pungkasnya.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!