Sekilas Info

Ternyata, Pemkot Ambon dan Pemprov Maluku Belum Secara Resmi Realokasi Dana untuk Tangani Covid 19 dan Dampaknya

satumalukuID/Istimewa Kantor Gubernur Maluku di Ambon

satumalukuID - Ternyata sampai kini baik Pemerintah Kota Ambon maupun Pemerintah Provinsi Maluku belum realokasi dan refocus dana APBD dan APBN untuk penanganan wabah pandemi virus corona atau Covid 19 sesuai kebijakan  Presiden Joko Widodo.

Hal  tersebut terungkap saat media ini  mengkonfirmasi Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa ST MT dan anggota dari PKS Saidna Azhar Bin Tahir serta Ketua DPRD Provinsi Maluku Drs Lucky Wattimury MSi, Rabu (22/4/2020).

Menurut Gerald, memang pernah ada rapat untuk membicarakan pergeseran atau realokasi dana APBD maupun APBN dengan Pemkot Ambon. Namun rapat dipending karena belum ada data terperinci dari eksekutif untuk pergeseran dana penanganan wabah Covid 19.

"Kita sempat akan membahasnya. Namun dipending karena data pergeseran dana belum jelas. Dan sampai sekarang pihak Pemkot belum mengajukan lagi untuk dibahas," beber Gerald yang juga Ketua DPC PDIP Kota Ambon.

Jadi, lanjutnya, secara resmi memang Pemkot Ambon belum realokasi dan refocus penggunaan dana APBD dan APBN sesuai kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menangani kondisi Darurat Kesehatan Nasional akibat wabah pandemi Covid 19.

"Kita harap secepatnya eksekutif dapat merincikan realokasi anggaran. Sebab kebijakan nasional ini mencakup tiga hal yaitu untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyedia jaring pengaman sosial. Kan sudah ada surat dari Mendagri dan Menkeu untuk realokasi anggaran," ungkapnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Ambon dari PKS, Saidna Azhar Bin Tahir yang dihubungi mengatakan, dirinya kurang tahu persis karena bukan di badan anggaran.

"Namun setahu beta belum. Pernah dibahas memang. Tapi kelanjutannya lebih jelas lagi bisa tanya pimpinan," ujar Saidna.

Sedangkan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy SH yang dikonfirmasi melalui whaatsup nya selama dua hari belum memberikan penjelasan.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPRD Provinsi Maluku Drs Lucky Wattimury mengatakan, memang pihaknya sudah menerima surat dari Mendagri dan Menkeu untuk sebagai pedoman kebijakan realokasi dan refocus anggaran dana APBD dan APBN guna penanganan wabah Covid 19. Namun pihaknya sedang membahas dan akan segera bersama eksekutif rapat guna menetapkannya.

"Baru beberapa hari ini ada surat dari Mendagri dan Menkeu. Jadi sesuaikan dengan surat itu penyesuaian anggaran," ungkap Lucky.

Ditanya soal dana apa yang dipakai Pemprov untuk tangani Covid 19, ia mengatakan, "sementara menggunakan dana belanja tak tersangka," katanya.

Lebih lanjut dikatakan, anggaran yang sedang disusun sesuai keputusan Pempus dan kementerian terkait mencakup tiga hal, yaitu penanganan kesehatan dan keselamatan, jaring pengaman sosial dan dampak ekonomi. Untuk tiga hal ini yang lagi disesuaikan dari dana APBD.

Dijelaskan pula, pedoman penyesuaian anggaran dipakai keputusan bersama Menkeu dan Mendagri, sekurang-kurangnya 50 % dari belanja modal dan belanja jasa.

"Itu aturan. Sekarang kita lagi hitung 50 % itu berapa. Jadi secara resmi belum ditetapkan dana realokasi APBD Maluku untuk penanganan wabah corona dan dampaknya," jelas Lucky.

Sebelumnya, Gubernur Maluku Murad Ismail seperti diberitakan salah satu media mengatakan, pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp 178 miliar untuk penanganan wabah Covid 19 di wilayahnya.

Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri telah memerinci total dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah direalokasi untuk penanganan dan penanggulangan COVID-19 mencapai Rp 56,57 triliun.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochammad Ardian Noervianto di Jakarta, Jumat lalu.

Ia menyebutkan pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan realokasi dari anggaran belanja mereka sebanyak 528 daerah.

Ardian menjelaskan, bahwa pemerintah provinsi yang paling banyak mengalokasikan anggarannya untuk penanganan COVID-19, yakni DKI Jakarta dengan jumlah mencapai Rp 10,64 triliun dan Provinsi Jawa Barat yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,0 triliun. Ketiga, Jawa Timur dengan alokasi Rp 2,39 triliun. Keempat, Jawa Tengah Rp 2,12 triliun, dan Aceh dengan alokasi Rp 1,7 triliun.

Untuk tingkat kabupaten dan kota, lanjut dia, pemda yang paling banyak mengalokasikan anggarannya adalah Kota Makassar sebesar Rp 749, 056 miliar.

"Lima daerah terkecil yang mengalokasikan Provinsi Jambi Rp 49, 27 miliar,  Sulawesi Barat Rp 36,65 miliar, Bengkulu Rp 30,80 miliar, Nusa Tenggara Barat Rp 23 miliar, dan Maluku Utara Rp 10,24 miliar," ujarnya.

Ardian menyebutkan pula kabupaten dan kota dengan anggaran penanganan COVID-19 paling kecil, yakni Kota Tual, Kabupaten Nias, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Sorong. (NP)

Baca Juga

error: Content is protected !!