Sekilas Info

BANTUAN SOSIAL

Salah Verifikasi Penerima Bantuan Sosial, Anggota DPRD Ambon Minta Dinas Sosial Perbarui Data

Foto: satumalukuID/Istimewa Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally.

Ambon- Data penerima Bansos warga miskin baru dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Ambon perlu diverifikasi ulang. Pernyataan itu disampaikan, anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally, di Ambon, Rabu (22/4/2020).

Dia mengingatkan kesalahan dalam verifikasi data, akan menyebabkan bantuan pemerintah tidak tepat sasaran. Itu sebabnya,  dia meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ambon untuk memverifikasi ulang data melalui Rukun Tetangga (RT).

"Data yang dimasukan RT ke desa/kelurahan perlu diverifikasi, karena data yang masuk masih ada yang tidak sesuai dengan petunjuk penerima," ungkapnya.

Menurut Yusuf, sesuai petunjuk pelaksanaannya, bantuan tersebut mestinya menyasar keluarga berbasis Kepala Keluarga (KK), bukan per orang.

"Dalam satu kepala keluarga ada dua orang yang terima, padahal ditujukan untuk kepala keluarga bukan per orang, atau ada penerima Program Keluarga Harapan (PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat /KPM, red) masuk dalam data penerima bantuan sosial (bansos), berarti dobel pendapatan," urainya.

Dia katakannya, penerima bansos adalah masyarakat miskin baru adalah yang non formal. Mereka yang wajib memperolehnya adalah Pekerja Harian Lepas (PHL) seperti buruh pelabuhan, buruh bangunan, tukang ojek, tukang becak, sopir angkot atau kondektur, dan lainnya yang terdampak covid-19.

Anggota DPRD Kota Ambon dua periode tersebut mendesak Dinas Sosial Kota Ambon agar meminta kepada RT, Desa dan Kelurahan untuk re-verifikasi data agar benar dan tepat sasaran.

"Misalnya di daerah Pandan Kasturi perlu diverifikasi kembali, agar tidak terjadi keributan di masyarakat. Dampaknya masyarakat yang ribut. Jadi Dinas Sosial Kota Ambon perlu meminta RT dan desa atau kelurahan verifikasi data kembali," imbaunya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini membeberkan, telah terjadi keributan saat pembagian bansos pada salah satu lokasi di Kecamatan Sirimau.

"Masih ada warga yang harus menerima, namun tidak mendapatkannya. Sedangkan warga penerima PKH pun mendapatkan bansos. Ini tidak tepat sasaran dalam proses pembagian bansos," bebernya.

Selain itu, Yusuf juga berharap kepada masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bansos sesuai aturan, tetapi belum mendapat bansos agar melapor kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) masing-masing.

"Harapannya mereka melapor supaya bisa dapat bansos pada pembagian berikutnya," tutupnya.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!