Sekilas Info

Penanganan Covid 19, NTT Alokasi Dana Rp1,1 Triliun dan Sudah Lapor ke Kemendagri, Maluku Belum Jelas?  

Foto ilustrasi ruang isolasi di rumah sakit

satumalukuID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten serta kota di provinsi tersebut mengalokasikan anggaran mencapai Rp1,1 triliun untuk penanganan Covid 19. Sementara untuk Provinsi Maluku belum diketahui pasti berapa jumlah anggaran yang dialokasikan untuk tujuan yang sama.

Bahkan, data di Kemendagri hingga Rabu (15/4/2020), Pemerintah Provinsi Maluku masuk dalam daftar 17 pemerintah daerah yang belum melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid 19.

Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Zacharias Moruk, menyebutkan total anggaran untuk penanganan Covid-19 yang dialokasikan seluruh kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi NTT mencapai Rp1,1 triliun.

Moruk, di Kupang, Jumat (17/4/2020), menjelaskan dana untuk penanganan COVID-19 dari seluruh kabupaten/kota se-NTT mencapai Rp853 miliar lebih, sementara yang dialokasikan pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp286 miliar.

Dengan demikian, dana Rp1,1 triliun itu merupakan hasil realokasi dan pemfokusan kembali APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota se-NTT untuk kepentingan penanganan Covid-19.

"Proses realokasi dan refocusing dari provinsi dan kabupaten/kota se-NTT telah selesai dilakukan dan sudah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri," kata dia.

Menurut mantan kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, Kementerian Dalam Negeri menyatakan, sampai Rabu (15/4) masih tersisa 17 pemerintah daerah yang belum melakukan realokasi ini yakni pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon dan 15 kabupaten di Papua.

Ia mengatakan, batas akhir proses realokasi dan pemfokusan kembali APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota akan berakhir pada 23 April.

Sementara itu, sampai sekarang Pemerintah Provinsi Maluku belum secara resmi merilis anggaran yang disiapkan untuk penanganan Covid 19.

Sebelumnya, pada Rabu (15/4/2020), Sekda Provinsi Maluku Kasrul Selang mengatakan Pemprov Maluku membutuhkan anggaran Rp200 miliar untuk program pencegahan dan penanganan wabah COVID-19 serta dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat.

"Kita minta Rp200 miliar dan antisipasi sampai bulan Oktober 2020 untuk menyelesaikan tiga sektor penting yakni keselamatan kesehatan seperti tenaga medis, ADP dan rumah sakit yang kita up grade yang tadinya tidak ada ruang isolasi menjadi ada, dan intinya mengenai pencegahan dan keselamatan kerja," kata Kasrul Selang.

Menurut dia, untuk program jaring pengaman sosial, Sekda provinsi dengan teman-teman di kabupaten/kota ada pembagian 20 persen anggaran dari pemprov dan 80 persen dari masing-masing daerah tingkat dua.

"Memang belum ada kesepakatan tetapi saat rapat teknis dengan mereka, kami sudah menyurati pemkab/pemkot agar segera mulai melakukan pendataan," ujarnya.

Baca Juga

error: Content is protected !!