Sekilas Info

PENANGANAN COVID 19

Putus Rantai Covid-19, Maluku Berlakukan Pembatasan Sosial Berskala Regional

Foto: satumalukuID/Ian Toisutta Gubernur Maluku Murad Ismail saat memberikan keterangan tentang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Regional di Maluku, pada pelataran Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Kamis (16/4/2020).

satumalukuID- Setelah menimbang berbagai saran dan masukan dari berbagai pihak, Gubernur Maluku, Murad Ismail, akhirnya memutuskan tidak lockdown tapi, memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR). Tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Maluku.

Didampingi Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Marga Taufiq, dan Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Gubernur Murad menegaskan pihaknya tidak menerapkan lockdown.

"Jadi dari hasil pemikiran tadi malam Pak Sekda dengan DPRD, sarannya Lockdown-Lockdown akhirnya saya ambil keputusan kita tidak lockdown, namun kita mengambil suatu keputusan strategi Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR)," kata Murad di pelataran Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Kamis (16/4/2020).

Setelah pemberlakukan PSBR, pada Pulau Ambon akan ditempatkan 3 pos penjagaan. Diantaranya di Negeri Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, dan Waitatiri, Kecamatan Salahutu, yang berada di wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah, serta Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, di Kota Ambon.

Menurutnya, pemberlakukan PSBR di Maluku telah disepakati semua Kabupaten/Kota. Sebab, di luar Kota Ambon, mereka memandang Ibukota Provinsi Maluku ini seperti halnya Jakarta.

"Jadi Kabupaten/Kota itu memandang Covid-19 ini seperti kita memandang daerah lain seperti di Jakarta. Jadi kalau masuk ke sini kita harus lakukan karantina. Nanti dari Ambon mau pulang ke kabupaten dan kota lain (di Maluku), di sana akan lakukan hal yang sama," jelasnya.

Para pelaku perjalanan dari Kota Ambon ke kabupaten lain di Maluku atau sebaliknya, tambah mantan Dankor Brimob Polri ini, akan dikarantina sesuai prosedur dari Kementerian Kesehatan.

"Ada sekolah-sekolah SMA yang kita pinjamkan untuk kabupaten lakukan karantina. Jadi warga dari Ambon mau pulang ke Maluku Tengah, maka pasti dikarantina 14 hari. Secara tidak sengaja baik kabupaten maupun provinsi kita saling curiga, bahwa kalian yang membawa Covid," tuturnya.

Sebelum penetapan PSBR, Murad bersama Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku yang juga Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, melaksanakan rapat bersama Kapolda Maluku, Pangdam XVI Pattimura, Ketua DPRD Provinsi Maluku, dan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) terkait lainnya.

Rapat tertutup itu berlangsung di lantai 2 Kantor Gubernur Maluku selama kurang lebih dua jam. Hasil itulah yang disampaikan Gubernur Murad kepada wartawan.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!