Sekilas Info

PENANGANAN COVID 19

Wakil Ketua DPRD Maluku Minta Pemprov Siapkan Program Jaring Pengaman Sosial bagi Warga Terkena Dampak Covid-19

Foto: satumalukuID/Istimewa Rapat DPRD Maluku dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Maluku, di Gedung DPRD Maluku, Ambon, Rabu (15/4/2020).

satumaluku.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Asis Sangkala meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku, menyiapkan program jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ekonominya terkena dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), terutama yang berprofesi sebagai pekerja harian.

"Kami ingatkan Pemda untuk memastikan program jaring pengaman sosial kepada masyarakat kecil yang berpenghasilan harian seperti buruh pelabuhan, tukang ojek, supir angkot, dan lain sebagainya, yang memang mengais rejeki dari aktifitas harian tersebut," imbau Asis, saat rapat bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Ambon, Rabu (15/04/2020).

Dia menuturkan bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus mendorong program-program, yang dapat melindungi masyarakat terdampak virus Covid-19.

"Pandemi yang telah ditetapkan sebagi bencana nasional tersebut merupakan musibah sekaligus sebagai momentum solidaritas sosial sesama warga bangas," ucapnya.

Asis juga menambahkan, terkait dorongan masyarakat kepada Pemda untuk menutup akses masuk keluar masuk, telah disepakati bersama untuk menutup pelabuhan terhitung tanggal 17 April hingga 1 Mei 2020.

"Sudah disepakati dan kita putuskan untuk sementara waktu Kota Ambon agar dijaga, dan tidak ada lagi kapal yang masuk dari luar Maluku ke Maluku. Dan dari Ambon ke daerah-daerah untuk sementara waktu. Hanya kapal pengangkut barang dan logistik terap beroperasi," tuturnya.

Asis turut menekankan agar Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Maluku untuk memaksimalkan pendeteksian riwayat kontak pasien positif Covid-19.

"Hal ini harus dilakukan untuk memutus mata rantai meluasnya penyebaean kepada masyarakat. Kita tahu bahwa sudah terjadi transmisi lokal di mana dari pasien 02 dan 03 sudah menularkan kepada orang tanpa riwayat perjalanan dari luar Maluku," tegasnya.

Oleh sebab itu menurut Asis, harus ada langkah ekstra dari Gugus Tugas untuk melakukan upya ekstrim dengan cara melakukan tracking yang ketat agar semua orang yang terindikasi melakukan kontak fisik dengan pasien-pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19.

"Dalam rapat juga beberapa anggota DPRD maupun Fraksi untuk dilakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun hal tersebut masih dipertimbangkan mengingat ada beberapa syarat yang belum terpenuhi sesuai Permenkes untuk mengusulkan PSBB di Maluku," pungkasnya.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!