Sekilas Info

PENANGANAN COVID 19

Terkait Physical Distancing, Ketua Fraksi PKS DPRD Maluku Minta Pemda Gandeng MUI Bikin Fatwa Berbasis Zona

satumalukuID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Fatwa ini sejalan dengan himbauan pemerintah untuk melakukan physical distansing atau membatasi kontak fisik, salah satunya dengan tidak melaksanakan ibadah salat di masjid.

Di Maluku, MUI setempat juga telah mengeluarkan Maklumat MUI Provinsi Maluku tanggal 27 Maret 2020 yang intinya meminta kaum Muslimin untuk menggantikan shalat Jumat dengan shalat zuhur, dan mengalihkan pelaksanaan salat lima waktu ke rumah untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

Kepada satumalukuID, lewat keterangan persnya, Sabtu (11/4/2020), Ketua Fraksi PKS DPRD Maluku, Turaya Samal menyebutkan masih banyak masyarakat di luar Kota Ambon, yang masih melaksanakan salat Jumat maupun salat lima waktu di masjid.

Lantaran itu, dia meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku beserta Pemda Kabupaten dan Kota di daerah ini, untuk menggandeng MUI Provinsi serta Kabupaten Kota, agar mengeluarkan fatwa salat di tengah wabah Covid-19 berdasarkan zona atau daerah.

"Saya minta Pemda Provinsi serta Kabupaten dan Kota agar menggandeng MUI supaya mereka bisa keluarkan fatwa berbasis zona, karena pastinya kondisi tiap daerah berbeda-beda," ujar Turaya.

Dia menuturkan, kondisi masyarakat di daerah-daerah masih tetap melaksanakan ibadah di masjid. Karena menganggap bahwa daerah mereka masih aman dari virus tersebut.

Sebagaimana diketahui, menurut Turaya, dalam poin kelima Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020, disebutkan, "Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus Corona, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan),  membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun".

"Terkait dengan itu, saya meminta agar pemerintah daerah berani membuka peta status masing-masing zona per Kabupaten dan Kota," harapnya.

Pemda disebutnya, harus menjelaskan ke MUI, bahwa Kabupaten dan juga Kecamatan mana saja yang masuk zona hijau, kuning atau merah. Karena itu domain pemerintah. Dari data itu, MUI dapat membuat kesimpulan berdasarkan zona wilayah.

"Karena maklumat yang disampaikan MUI Maluku itu kan baru sebatas kota Ambon dan sekitarnya, lalu daerah yang beda pulau gimana. Misalkan daerah seperti Pulau Seram, Saparua, Lease, Buru, Kei, Manipa, Kelang, Buano, dan lainnya yang terpisah dengan Pulau Ambon gimana?," ujarnya.

Selain itu, Anggota DPRD dapil Kabupaten Seram Bagian Barat itu mendorong pemda Kabupaten/Kota untuk menyiapkan lokasi karantina berbasis desa. Mengingat dalam ramadhan dan Idul Fitri, arus mudik ke desa-desa lebih padat.

"Mengantisipasi arus mudik, sebaiknya semua Pemda bisa arahkan desa membuat tempat karantina khusus per desa. Karena kalau isolasi mandiri, kurang bisa terpantau dan kontak fisik dengan keluarga inti tidak bisa dihindari," tutupnya.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!