Sekilas Info

Personil TNI dan Polri Bantu Awasi Hilir Mudik Orang di Bandara dan Pelabuhan yang Ada di Maluku

Foto: satumalukuID/Pendam XVI/Pattimura Foto bersama Rapat Pimpinan TNI dan Polri di wilayah Maluku dan Maluku Utara, tahun 2020 yang berlangsung di Baileo Slamet Riyadi, Markas Korem 151/Binaiya, Kota Ambon, Selasa (10/3/2020).

satumalukuID - Tim Gugus Tugas Pencepatan Penanganan COVID-19 Maluku melibatkan personil TNI dan Polri untuk membantu mengawasi secara ketat pintu masuk menuju Provinsi Maluku, terutama di bandara, pelabuhan laut maupun penyeberangan.

"Personil TNI/Polri dilibatkan untuk membantu tim Gugus Tugas serta operator untuk memilah penumpang yang tiba di bandara, pelabuhan maupun dermaga penyeberangan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Perhubungan Maluku, Ismail Usemahu, di Ambon, Sabtu (28/3/2020).

Dia menegaskan, hingga saat ini aktivitas penerbangan maupun pelayaran dan penyeberangan di Maluku, tetap berjalan sesuai jadwal dan tidak ada penutupan akses atau lockdown, terkait penyebaran virus COVID-19.

"Tidak ada lockdown tetapi hanya pembatasan kunjungan orang luar terutama dari daerah penularan COVID-19 maupun pembatasan keberangkatan dari Maluku menuju daerah lainnya," tandasnya.

Dikatakan, warga Maluku diberikan ijin untuk berangkat menggunakan jalur penerbangan hanya untuk hal-hal yang sifatnya sangat penting dan urgen.

"Jadi kami telah berkoordinasi dengan operator transportasi baik PT. Pelni maupun maskapai penerbangan seperti Garuda, Lion Air dan sebagainya, terkait pembatasan dan pengetatan disetiap pintu pintu masuk ke Maluku," ujarnya.

Pihak operator telah diimbau untuk lebih memprioritaskan penjualan tiket kepada calon penumpang yang memiliki identitas atau kartu tanda penduduk (KTP) dari 11 kabupaten/kota di Maluku.

"Kalau bukan warga Maluku konsekuensinya saat tiba di bandara Internasional Pattimura, maka langsung diisolasi 14 hari di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Maluku di Wailela, kecamatan Teluk Ambon," ujarnya.

Sedangkan penumpang asal Maluku diwajibkan melakukan karantina mandiri selama 14 hari di rumah masing-masing, serta dibawah pengawasan petugas Puskesmas.

Pembatasan tersebut, menurut Ismail merujuk pada maklumat Gubernur Maluku Nomor. 148 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Darurat Bencana Non-alam Covid-19 di wilayah Provinsi Maluku.

Dalam maklumat tersebut disebutkan Pemprov Maluku melakukan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian secara cepat, tepat, fokus dan terpadu agar penyebarannya tidak meluas sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Data Antara, hingga Sabtu tercatat jumlah kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) virus COVID-19 di provinsi Maluku bertambah 12 orang hingga total menjadi 116 orang dari sehari sebelumnya yang hanya 104 orang.

Bertambahnya 12 ODP tersebut berasal dari Kota Ambon 11 orang dan satu lainnya dari Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Total ODP di Kota Ambon hingga Sabtu siang menjadi 34 orang dari sehari sebelumnya 23 orang, sedangkan di kabupaten SBB menjadi 17 orang dari 16 orang.

Jumlah ODP di delapan kabupaten lainnya tidak bertambah yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) 26 orang, Kabupaten Buru 17 orang, Kepulauan Aru tujuh orang, Maluku Tengah enam orang, Kota Tual empat orang, Buru Selatan dan Maluku Tenggara masing-masing dua orang, serta Seram Bagian Timur (SBT) satu orang.

Tercatat hanya Kabupaten Maluku Barat Daya yang masih kosong atau belum terdeteksi kasus ODP maupun PDP.

Jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tercatat enam orang yakni tiga di Kota Ambon, satu di Maluku Tengah dan dua lainnya dari Kabupaten Kepulauan Aru.

Sedangkan satu warga asal Bekasi, Jawa Barat terkonfirmasi terinveksi COVID-19, tetapi kondisi kesehatannya dilaporkan semakin membaik.

Penulis: Jimmy Ayal
Editor:Redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!