Sekilas Info

MENGATASI VIRUS CORONA

Ini Cara Pemprov Maluku Batasi Kunjungan Lewat Penerbangan dan Pelayaran

Foto: satumalukuID/Humas Pemprov Maluku Rapat Koordinasi Koordinator Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang dengan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy dan jajaranya, serta Komandan Kodim 1504 Pulau Ambon Letkol Kav. Cecep Tendy Sutandi, bersama Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol. Leo Simatupang, di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (27/3/2020).

satumalukuID - Meski tidak melakukan penutupan atau yang santer dikenal dengan istilah lockdown, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memberlakukan pengetatan pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan, serta akan memberlakukan isolasi.

Koordinator Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Provinsi Maluku, Kasrul Selang menegaskan hal tersebut, pada rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon yang dihadiri Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy dan jajaranya, serta Komandan Kodim 1504 Pulau Ambon Letkol Kav. Cecep Tendy Sutandi, bersama Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol. Leo Simatupang, di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (27/3/2020) malam.

"Kami sudah berkoordinasi dengan operator transportasi baik itu PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), maupun maskapai penerbangan seperti Garuda, Lion Air dan sebagainya, terkait pengetatan pintu masuk tersebut," ungkap Kasrul yang juga Sekretaris Daerah Maluku ini.

Pihaknya disebut Kasrul, sudah minta agar penjualan tiket kepada orang yang akan ke Maluku dikhusukan kepada pemegang KTP daerah di Maluku, dan untuk yang bukan warga Maluku hanya untuk perjalanan sangat penting dan urgen.

Itu pun, lanjut Kasrul, penumpang yang melakukan perjalanan tersebut, yang bukan warga Maluku, harus bersedia diisolasi selama 14 hari, pada badan diklat yang disediakan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku. Sedangkan untuk penumpang yang warga Maluku wajib melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Maklumat Gubernur maluku Nomor 443.1-18 tahun 2020.

“Kami sosialisai ini ke pihak maskapai penerbangan dan Pelni, supaya tidak menutup penerbangan dan transportasi laut, tetapi bagaimana membatasi dan mengendalikannya,” tandasnya.

Menyinggung tentang karantina mandiri, Kasrul katakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat difungsikan sebagai relawan di lingkungan Rukun Tetangga (RT) masing-masing. Tugas dari relawan ini, disebutnya, untuk memantau pelaku perjalanan, apakah benar-benar melakukan isolasi secara mandiri di rumah.

“Pak Wali Kota, bisa memanfaatkan ASN kita. Jika jajaran Pemerita Kota (Pemkot) Ambon membutuhkan, kita akan membantu. Kita akan berdayakan para ASN untuk terlibat bersama RT, Babinsa, Babinkambtibmas, yang ada di lingkungan masyarakat untuk menjadi relawan-relawan yang bertugas untuk memantau para pelaku perjalanan ini," tuturnya.

Para ASN ini, menurut Kasrul, akan melaporkan setiap saat, apakah itu kepada Babinsa atau Puskesmas setempat.

Menurut dia, trend wabah Covid-19 ini di sejumlah negara, menjadi pengalaman berharga bagi Gugus Tugas di Maluku untuk menyusun langkah-langkah strategis, dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di daerah ini.

Puncaknya, lanjut Kasrul, nanti pada minggu ke-9, 10 dan 11. Kalau sudah bisa diantisipasi dari awal dengan cara memilah sesuai tingkatan kasus pasien, dan menempatkan pelaku perjalanan di beberapa balai diklat yang ada, maka diaoptimis ini akan jauh lebih baik dan terkendali.

"Kami akan bekerja keras mengatasi persoalan ini dari hulu sampai hilir. Kami juga meminta kepada Wali Kota Ambon, agar pihak Pemkot segera menghitung dampak ekonomi masyarakat akibat dari mewabahnya virus ini," imbaunya.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kasrul menandaskan, harus bersama-sama mulai menghitung orang-orang terdampak dari sisi ekonomi. Misalnya masyarakat yang kegiatan atau mata pencahariannya tiap hari. Ini sudah harus kita dihitung.

“Kita hidupkan kembali Jaringan Pengaman Sosial (JPS), dengan kegiatan padat karya secara selektif. Contohnya, kalau kawasan wisata sudah tidak ada yang kunjungi, bagaimana nanti hidup mereka. Kita mungkin bisa membuat proyek-proyek padat karya,” tandas Kasrul.

Terkait dampak terhadap industri pariwisata ini, data diperoleh satumalukuID, yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf), menyebutkan bahwa per 20 Maret 2020 lalu, rata-rata terjadi penurunan antara lain Tingkat Huni Kamar: -25% s/d -50%, Harga Penjualan Kamar: -10% s/d -25%, Total Pendapatan Hotel: -25% s/d 50%. Data tersebut bersumber dari hasil Survei Sentimen Pasar Hotel dan Restoran di Indonesia Terhadap Pengaruh Wabah COVID-19 PHRI dan Horwath HTL, pada Maret 2020 atau sebelum adanya himbauan nasional.

Sedangkan kondisi setelah ada himbauan nasional antara lain: Industri Selam mendapatkan 100 % pembatalan paket, SPA mengalami penurunan sampai 90%, Wahana Rekreasi alami penurunan sebanyak 90%, Industri Event alami pembatalan sampai 84%, dan Biro Perjalanan mengalami penurunan sampai 94,1%.

Penulis: Embong
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!