Sekilas Info

Kasus Dugaan Pemotongan ADD untuk Pesparawi Tahun 2017 di Seram Barat Resmi Dihentikan

Foto: satumalukuID/Ian Toisutta Dari Kanan Staf Humas Polda Maluku AKP. Imelda H, Direktur Krimsus Kombes Pol Eko Santoso dan Kanit I Tipidkor Kompol Gerald Wattimena.

satumalukuID- Penyelidikan kasus dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan Pesparawi tingkat Provinsi Maluku tahun 2017 di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), resmi dihentikan penyidik tindak pidana korupsi (tipidkor) Ditreskrimsus Polda Maluku.

Proses penyelidikan ditutup karena dari data yang dikumpulkan melalui pemeriksaan pihak terkait hingga dibuktikan dengan sejumlah dokumen, tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Maluku Kombes Pol. Eko Santoso, mengaku, setelah ditelusuri hingga ke Jakarta, ternyata memang ADD tahun 2016 lebih besar dibanding 2017. Kecurigaan bahwa telah terjadi pemotongan ADD untuk Pesparawi, tidak betul.

"Penyebabnya karena pembagian keuntungan dana perimbangan daerah itu turun. Sehingga ADD itu berkurang, bukan karena dipotong oleh Pemda," kata Eko dalam konferensi pers di Markas Ditreskrimsus Polda Maluku, Mangga Dua, Kota Ambon, Jumat (27/3/2020).

Sementara itu, Kanit I Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Maluku, Kompol Gerald Wattimena, menambahkan, kasus itu awalnya ditangani penyidik Polres SBB. Penyelidikan dimulai sejak Mei 2018 lalu. Setahun kemudian, atau tepatnya pada 12 Desember 2019, kasus yang diduga melibatkan Bupati SBB, M. Yasin Payapo, ditarik Ditreskrimsus Polda Maluku.

“Pak Firman (mantan Direktur Krimsus Polda Maluku) merasa bahwa jangan sampai perkara ini jadi bola liar karena ada pejabat publik (Bupati SBB) yang ikut dalam pemberitaan, sehingga perkara itu ditarik untuk kita tangani,” kata dia.
Setelah diambil alih, Direktur Krimsus Kombes Pol Firman Nainggolan kala itu meminta penyidik menelaah berkas penyelidikan yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres SBB.

Berbagai pihak ditemui dan langsung diinterogasi. Adalah Bupati M. Yasin Payapo, Wakil Bupati Timotius Akerina yang saat itu bertugas sebagai ketua panitia Pesparawi 2017, Sekda Mansur Tuharea, Ridwan Mansur, Kepala BPKAD, dan sebagainya.

“Kami juga meminta keterangan dari Kementerian Keuangan RI yaitu Riky Yunita Prasetya, kepala seksi bantuan teknis di Jakarta. Karena ADD merupakan dana transferan ke Batang Tubuh APBD SBB. Di situ ada pos alokasi untuk ADD. Keppres nomor 97 tahun 2019, tentang rincian APBN. Jadi rincian APBN itu ada Pepresnya. Presiden Jokowi langsung tandatangan,” jelasnya.

Pada pertengahan tahun 2017, juga keluar Perpres nomor 86 tahun 2017 tentang perubahan terkait nomenklatur anggaran. Akibat perubahan itu, Bupati juga mengeluarkan surat keputusan.

“Dari sini kita lihat bahwa anggaran itu menurun sehingga berpengaruh pada ADD. Kemudian surat Bupati tanggal 27 Mei meminta penjelasan dari Kementerian kenapa bisa turun,” terangnya.

Gerald mengaku, Bupati SBB pro aktif karena hal itu sudah menjadi penyelidikan polisi. Bahkan, juga ada surat balasan dari Kementerian yang menjelaskan bahwa penurunan terjadi karena dana alokasi umum di Kementerian mengalami penurunan.

“Berbagai dokumen juga kami kumpulkan, karena keterangan mereka disertai dokumen. Di sini ada 7 dokumen yang kami dapat,” sebutnya.

Sehingga, kata dia, kasus dugaan pemotongan ADD yang diusut penyidik Polres SBB terkait pemotongan dilakukan untuk Pesparawi tidak benar.

“Semua proses kita lalui, mulai dari turun ke lapangan melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti termasuk dokumen hiba yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pesparawi di Kabupaten SBB 2017 lalu,” kata dia.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!