Sekilas Info

DUGAAN KORUPSI

Apakah Benar Cadangan Beras Pemkot Tual tahun 2016 dan 2017, Dikeluarkan Karena Kondisi Sedang Darurat?

Foto: satumalukuID/freepik.com Ilustrasi beras.

satumalukuID- Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku masih terus mendalami kasus dugaan korupsi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual, tahun 2016 dan 2017.

Pendalaman dilakukan untuk memenuhi salah satu unsur korupsi yaitu perbuatan melawan hukum. Pertanyaannya adalah benar CBP dikeluarkan karena situasi saat itu dalam kondisi darurat?

"Kita masih kembali lagi mendalami kondisi darurat itu seperti apa. Karena Pasal 2 Pasal 3 itu ada kata-kata perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukumnya, kira-kiralah, apakah kondisi saat itu sudah bisa dibilang darurat?" kata Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku, Kompol Ardi kepada wartawan, Rabu (18/3/2020).

Ardi mengaku, pihaknya akan memeriksa pihak berwenang untuk mengetahui apakah pengertian darurat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku apa belum.

"Pengertian darurat oleh pihak berwenang (Pemerintah Kota Tual) apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada atau tidak, kita masih dalami," jelasnya.

Selain mendalami unsur pasal tersebut, lanjut Ardi, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan instansi lain (BPK/BPKP) untuk menghitung kerugian keuangan negara.

"Kita masih koordinasi dengan instansi lain untuk penghitungan kerugian negara. Jadi kita koordinasi," terangnya.

Kasus tindak pidana korupsi, sebut dia, harus bisa dibuktikan dengan terpenuhinya beberapa unsur pasal. Seperti perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.

Setiap unsur memiliki ahlinya sendiri-sendiri. Sehingga untuk pembuktian setiap unsur pasal, harus dikuatkan dengan keterangan ahli, selain dokumen atau alat bukti lainnya.

"Jadi unsur-unsur pasal ini kita kuatkan dengan keterangan ahli, selain dari dokumen, data atau keterangan saksi yang bisa kita dapatkan," ujarnya.

Sekedar tahu, kasus penyalahgunaan kewenangan terkait permintaan dan pendistribusian CBP Kota Tual, tahun 2016 dan 2017, bergulir ke ranah hukum tahun 2018.

Awalnya, kasus ini dilaporkan langsung ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Ini setelah adanya dugaan pendistribusian CBP sebanyak 199.920 kg beras tidak pernah sampai ke tangan masyarakat.

Dalam proses penyelidikan, perkara ini kemudian dilimpahkan untuk ditangani lebih lanjut oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku pada Bulan Maret 2019.

Pelimpahan penanganan, setelah diduga telah terjadi tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi dan Pasal 55 dan 56 KUHP.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!