Sekilas Info

PENEBANGAN HUTAN

Tak Punya AMDAL, CV. Sumber Berkat Makmur yang Babat Hutan Warga Sabuai Seram Barat Resmi Dipolisikan

Foto: satumalukuID/Istimewa Pelaksana Tugas (Plt) Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku, Collin Leppuy, memberikan keterangan kepada wartawan, saat melaporkan dugaan illegal logging, yang dilakukan CV. Sumber Berkat Makmur (SBM), terhadap hutan milik warga Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten SBT.

satumalukuID - Lembaga Kalesang Lingkungan (LKL) Maluku dan Moluccas Democratization Watch (MDW), akhirnya mempolisikan CV. Sumber Berkat Makmur (SBM). Perusahaan ini diduga tidak memiliki ijin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), saat mengeksploitasi hutan milik warga Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

CV. SBM dilaporkan di Markas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku, Kawasan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Selasa (10/3/2020) sore.

Sebab CV. SBM diduga telah melakukan kegiatan eksploitasi hutan, yang berdampak pada pengrusakan lingkungan hidup di kawasan tersebut.

Kepada wartawan di Markas Ditreskrimsus Polda Maluku, Pelaksana Tugas (Plt) LKL Maluku, Collin Leppuy, menjelaskan, sebagai elemen civil society yang memantau kebijakan pembangunan daerah, pihaknya melihat adanya indikasi pengrusakan lingkungan hidup. Usut punya usut, ternyata CV. SBM tersebut ternyata tidak memiliki dokumen AMDAL.

“Dokumen ini sangat penting sebagai syarat prinsip yang diatur dalam peraturan menteri lingkungan hidup P13 tahun 2019, tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL,” kata Collin di sela-sela penyampaian laporan polisi kepada wartawan.

Hasil kajian yang dilakukan LKL Maluku dan MDW, menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen milik CV SBM, terkait dengan perkebunan pala. Tapi, dalam prosesnya, tiba-tiba terjadi penebangan kayu dan lain sebagainya.

“Memang informasi yang kami terima ada proses pembuatan ijin pemanfaatan hasil hutan kayu, tapi kalau kita merujuk pada Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup (LH) itu, mestinya perusahaan ini memiliki AMDAL,” jelasnya.

Dalam lampiran Permen LH tersebut, menurut Collin, disebutkan bahwa setiap jenis usaha di sektor perkebunan, wajib memiliki AMDAL, karena dampak lingkungannya sangat besar. Sementara untuk pertanian berlaku pada skala 2.000 hektar ke bawah.

“Setelah kita lihat dokumen perusahaan ini, luas konsesi lahan itu sekitar 1.183 hektar. Itu artinya mereka ansih murni mengerjakan pertanian atau perkebunan pala, maka tidak perlu lagi ada dokumen AMDAL. Tapi ketika sudah alih fungsi untuk kemudian melakukan pengambilan kayu, maka wajib memiliki AMDAL,” tandasnya.

DPRD SBT, lanjut Collin, beberapa minggu belakangan telah melakukan kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. Dalam kunjungan kerja tersebut juga turut hadir LKL Maluku. Kunjungan anggota dewan ini terkait persoalan penebangan hutan di Sabuai.

“Pak Roy Siauta selaku Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku mengaku jika perusahaan ini (SBM) tidak memiliki dokumen AMDAL. Itu artinya ini murni pidana ligkungan hidup karena tidak ada dokumen AMDAL,” terangnya.

Setelah mengetahui CV. SBM tidak memiliki AMDAL, LKL Maluku secara kelembagaan memutuskan untuk melaporkan kasus itu ke ranah hukum. LKL Maluku juga telah mengkaji ketentuan pidana, termasuk terhadap  oknum-oknum pejabat yang memberi ijin.

“Jadi dalam laporan kita juga sudah menyertakan, kita meminta yang pasti pertama adalah perusahan dipanggil dan diperiksa. Kemudian diberi sanksi tegas. Tetapi juga yang kedua memeriksa Kepala Dinas Kehutanan Maluku, Bupati SBT, Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian SBT,” tegasnya.

Bupati SBT Mukti Keliobas, kata Collin, juga diminta untuk diperiksa, karena ada rekomendasi yang ditandatanganinya, meski ijin tersebut terkait perkebunan pala. Sebab, LKL Maluku melihat ada keterkaitan dengan kasus tersebut.

Terkait dengan laporan kasus itu, Collin secara tegas meminta agar permasalahan tersebut tidak dipolitisir oleh elit-elit politik. Sebab, masalah ini bertepatan dengan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) 2020, dimana SBT merupakan salah satu daerah di Maluku, yang akan menggelar Pilkada serentak.

“Kami yakin laporan kami suka atau tidak suka, akan dikelola elit politik tertentu. Karena di SBT sedang dalam ajang Pilkada. Tetapi mari kita lihat untuk kepentingan masyarakat di Sabuai, bahwa ini murni tindakan pengrusakan lingkungan hidup yang dilakukan CV SBM,” imbaunya.

Lantaran itu, LKL Maluku berharap Polda Maluku dalam hal ini Ditreskrimsus, dapat merespon dan akomodatif terkait laporan yang disampaikan. Penyidik diharapkan dapat mengusutnya secara tuntas sehingga melahirkan rasa keadilan kepada masyarakat, khususnya warga Sabuai.

“Kita sedang mencari keadilan bersama masyarakat Sabuai. Sehingga sebagai elemen civil society yang dalam semangat pro lingkungan hidup, berdasarkan UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup, kita memproses kasus ini di Krimsus. YKita percayai Polda Maluku untuk konsisten mengurusi masalah ini,” jelasnya.

Terkait dengan kunjungan DPRD Provinsi Maluku di wilayah operasi CV. SBM di Sabuai beberapa waktu lalu, Collin mengaku belum mencapai hasil apa-apa. Padahal, masyarakat telah menanti keadilan dari kedatangan wakil rakyat tersebut.

“Jujur saja kita melihat teman-teman di DPRD Provinsi Maluku belum mencapai hasil apa-apa. Sementara masyarakat sudah menanti. Kita khawatir karena DPRD adalah lembaga politik. Jangan sampai ada oknum-oknum tertentu yang mencoreng nama besar DPRD Maluku, bermain-main dengan pihak yang lain,” pungkasnya.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!