Sekilas Info

Senator Asal Maluku Menilai Penerapan Tol Laut Harus Dikoreksi, karena Rutenya Bercabang Seperti Katapel

Foto: satumalukuID/Humas Pemprov Maluku Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono (kiri) saat berbincang-bincang dengan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno (kanan).

satumalukuID - Wakil Ketua DPD RI  Nono Sampono mengakui, pihaknya telah membahas masalah tol laut, yang dinilai kurang efektif. Sebab, pemerintah hanya menerapkan satu jalur ke arah timur Indonesia.

"Saya telah bertemu dengan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi di Jakarta beberapa waktu lalu, dan mengusulkan agar penerapan tol laut ini dikoreksi lagi," ujar Nono usai bertemu Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, di Ambon, Selasa (10/3/2020).

"Dari Surabaya di Jawa Timur, rutenya bercabang seperti katapel. Bila hal ini terjadi maka kasihan masyarakat yang bermukim di kawasan selatan. Saya tadi sudah membahas ini dengan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno. Karena Selatan ini potensinya besar," tuturnya.

Menurut senator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku ini, tol laut hendaknya memiliki dua cabang yakni rute dari Surabaya, Makassar, Ambon hingga ke Kota Sorong di Papua. Sementara rute selatan melintasi Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur hingga Merauke.

"Luasnya laut kawasan di rute ini, menjadi dasar penerapan rute selatan dilakukan. Porosnya terbuka di situ. Inilah yang perlu dikoreksi, sehingga pelabuhan kecil (lokal) akan menerima dampaknya dari rute ini. Mengapa, karena rencana besar ke depan Kota Merauke akan mekar menjadi provinsi," terang Nono.

Sebab, dia katakan, akan ada dua tambahan atau pemekaran provinsi baru di Papua. Kawasan perbatasan yang hanya satu provinsi ditangani, akan ditambah dua provinsi menjadi tiga. Di Kalimantan juga dilakukan hal yang sama.

Terkait dengan daerah Kalimantan, lanjut Nono, di era Orde Baru ada program sejuta hektar lahan persawahan, yang digarap di Pulau Kalimantan, namun tidak menghasilkan karena tidak cocok.

"Yang paling cocok itu di Merauke. Sementara di Kepulauan Aru, rencana nasional Menteri Pertanian, ingin membuat kebun tebu di sana," ujar Nono saat bertemu Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, di Ambon, Selasa (10/3/2020).

Sedangkan jika proyek gas abadi Blok Masela sudah dikelola, maka Maluku tidak perlu lagi minta ke Palembang dan lainnya. Sebab, potensi sumber daya di Maluku, disebutnya sangat banyak. "Potensi ini tersebar dari Tual, Aru, Saumlaki hingga Kabupaten Maluku Barat Daya," tandas Nono.

Namun saat membahas soal Dana Desa (DD), menurut Nono, ada yang mengganjal. Sebab masuknya kepentingan politik di tingkat daerah menyebabkan pengelolaan DD kurang maksimal.

"Harusnya seluruh desa di Maluku mengembangkan potensi alam melalui DD. Anggaran ini sebaiknya dimanfaatkan sebaiknya untuk membangun desa sekaligus untuk menjawab persoalan kemiskinan di daerah ini," tuturnya.

Jika pengelolaan DD berjalan baik, kata Nono, bayangkan sekian desa itu dipimpin pejabat semua. "Jadi ada kepentingan politik yang masuk. Akhirnya kita rugi. Ini mau diselesaikan,"pungkas senator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku ini.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!