Sekilas Info

PEMEKARAN WILAYAH

Bahas Berbagai Persoalan di Maluku dengan Wakil Ketua DPD RI, Wagub Barnabas Sebut Maluku Mestinya Jadi Empat Provinsi

Foto: satumalukuID/Humas Pemprov Maluku Wagub Maluku Barnabas Orno saat menerima kunjungan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, di lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/3/2020).

satumalukuID - Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Barnabas Orno menyebutkan, secara geografis bagian tengah wilayah Maluku mayoritas didominasi perairan laut. Sehingga daerah ini tidak bisa disebut sebagai kawasan kontinental.

"Jadi jika pembangunan hanya dilakukan di Kota Ambon, maka hal itu tidaklah cukup, bila tidak dirancang strategi pembangunan Maluku," ujar Wagub Barnabas saat menerima kunjungan anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Nono Sampono, di lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/3/2020).

Pada pertemuan ini, Wagub Barnabas dan Nono yang juga menjabat Wakil Ketua DPD RI ini, membahas sejumlah persoalan di Maluku. Mulai dari masalah geografis, pemekaran wilayah hingga persoalan Dana Desa (DD). Barnabas juga menyampaikan beberapa masukan kepada senator tersebut.

Saat menyentil persoalan Dana Desa, Barnabas mengingatkan, kenapa banyak desa yang tertinggal. Menurut dia itu karena kebanyakan DD itu dipegang oleh pejabat desa. “Mestinya ada Pergub sebagai aturan valid untuk mengorganisir aturan penyelesaian masalah ini,” terangnya.

Dia lantas menyinggung soal pemekaran wilayah. Saat menjadi calon Wagub Maluku, kata Barnabas, dirinya mempunyai proyeksi, Maluku harus terbagi menjadi empat provinsi. Tujuannya agar menjadi satu kawasan regional tersendiri dan terlepas dari Kota Makassar tanpa harus Provinsi Maluku Utara.

Menurut Barnabas, Maluku ini mesti menjadi empat provinsi. Kawasan di Pulau Seram seperti Kota Masohi, lalu mulai dari Teluk Elpaputih hingga di Timur Laut. Kemudian Seram Utara, Bula, Seram Bagian Timur (SBT) dan Seram Bagian Barat (SBB), kawasan di kabupaten ini harus menjadi satu provinsi.

Sementara Kota Ambon, Lease, Jazirah Leihitu, Buru, Buru Selatan, dan Banda menjadi satu provinsi. Kemudian, Aru, Aru perbatasan, Kei Besar/Kecil, Tual, Maluku Tenggara dan Kota Dobo menjadi satu provinsi. Dan yang berikut, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (saat itu Maluku Tenggara Barat/MTB), Kota Larat, Tiakur Kepulauan, Pulau Babar dan Kisar menjadi satu.

“Bila daerah ini mekar, Maluku akan maju. DPD RI sebagai perwakilan daerah harus perjuangkan persoalan daerah di Pemerintah Pusat. Paling tidak, dua provinsi dimekarkan terlebih dahulu agar Maluku tidak tertinggal,” pintanya.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!