Sekilas Info

ASPIRASI MASYARAKAT

Saat Reses, Anggota DPR RI Mercy Barends dapat Keluhan Soal Masalah Kelistrikan Hingga Illegal Logging di Maluku

satumalukuID - Saat reses masa sidang II DPR RI tahun 2019 - 2020, di Baileo Oikumene, Kota Ambon, Maluku, Sabtu (7/3/2020) sore, anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Mercy Chriesty Barends mendapat masukan dan keluhan terkait sejumlah masalah di daerah ini.

Beberapa permasalahan yang didapat Mercy dari perwakilan masyarakat Maluku, yang hadir pada reses ini, mulai dari dukungan ke Perguruan Tinggi, kelistrikan hingga illegal logging yang belakangan lagi marak diberitakan oleh satumalukuID dan sejumlah media di daerah ini.

Pada kesempatan tersebut, Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon, Dr. Jaffet Damamain yang mewakili kalangan akademisi, berkesempatan menyampaikan aspirasi pertama.

"Saya minta perhatian Ibu Mercy terkait anggaran bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di daerah ini yang masih minim," ujar Jaffet.

Menurut dia, sumbangan perguruan tinggi swasta pada pembangunan pendidikan di Maluku, rata-rata mengalami kendala pada pengelolaan institusinya.

"Hal itu terlihat dari status akreditasi bagi PTS di Maluku, serta berkaitan dengan sumber daya. Jika bicara sumber daya, itu berarti berkaitan juga dengan anggaran. Nah soal anggaran operasional bagi PTS ini pernah diusulkan ke kementerian. Karena itu kita minta agar ini dapat ditindaklanjut," harap Jaffet.

Dia lantas mengungkapkan, bahwa Pemerintah Daerah Maluku juga pernah mengalokasikan dana bagi PTS di daerah ini, terakhir itu Rp.200 juta. Tapi 2 tahun terakhir, dana itu tidak ada lagi. Karenanya kita minta agar dana itu bisa dihidupkan kembali," harap Jaffet.

Harapan lainnya datang dari Lusi Peilouw yang berbicara sebagai wakil LSM Perempuan Maluku. Dia berharap isu perempuan dan anak bisa mendapat perhatian lebih.

"Kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah ini ada peningkatan. Pada tahun 2019 tercatat ada 323 kasus yang didominasi oleh kekerasan secara fisik, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual terhadap perempuan, dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur," ungkap Lusi.

Dia mengungkapkan angka di tahun 2019, tentu meningkat dibandingkan tahun 2018. Bahkan untuk awal 2020 ini, lanjut dia, sudah ada puluhan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yang masuk di Polresta Pulau Ambon dan Pulau pulau Lease.

Kondisi ini disebut Lusi, yang sangat memprihatinkan. Lantaran itu, butuh penegasan terkait undang-undang yang dinilainya harus menjadi perhatian legislator asal Maluku itu.

Sementara permasalah listrik di daerah ini, dikeluhkan perwakilan pemuda Maluku yang diwakili oleh Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Ambon Almindes Valentino Syauta.

Almindes menyampaikan terkait beberapa kebutuhan rakyat Maluku, salah satunya adalah kelistrikan, yang hingga kini, pada beberapa Kabupaten di Maluku, masih mengalami kendala.

"Belum adanya listrik pada beberapa desa di kabupaten tertentu, termasuk tidak maksimalnya kelistrikan di Maluku, lantaran sering terjadinya pemadaman yang terjadi sampai berhari-hari, ini sangat menganggu jika ada kegiatan-kegiatan tertentu oleh masyarakat," paparnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan terkait maraknya illegal loging yang terjadi di Maluku, yang mana sepekan terakhir ini, ramai diberitakan media, berkaitan terungkap beberapa kasus illegal loging yang terjadi di Pulau Seram, baik di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), maupun Kabupaten Maluku Tengah, yang kasusnya kini sedang ditangani aparat penegak hukum.

"Butuh penegasan Pemerintah Pusat untuk menghentikan ini semua," tandasnya.

Mendapat sejumlah masukan dan aduan dari beberapa perwakilan masyarakat Maluku ini, Mercy yang juga masuk dalam keanggotaan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu memastikan, bahwa semua aspirasi yang disampaikan, akan menjadi agenda khusus dirinya dalam pembahasan di parlemen nantinya.

"Baik yang berhubungan dengan anggaran, maupun kebijakan lain soal pengawalan terhadap pembahasan undang-undang, yang memiliki keperpihakan terhadap perempuan dan anak, atau bahkan kepentingan rakyat Maluku, akan menjadi perjuangan saya ke depan," tandasnya.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor: Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!