Sekilas Info

RENCANA KERJA PEMERINTAH

Gubernur Maluku Ajukan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 di Kementerian PPN Bappenas Sebesar Rp7,8 Triliun

satumalukuID - Gubernur Maluku Murad Ismail mengajukan program kegiatan Provinsi Maluku pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dengan total kebutuhan anggaran 2021 sebesar Rp7,8 Triliun.

Anggaran sebesar itu, diusulkan Gubernur Murad masuk dalam RKP tahun 2021, saat rapat koordinasi di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (3/3/2020).

Informasi yang diterima Humas Pemerintah Provinsi Maluku, hari ini, menyebutkan program yang diajukan yakni Pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Fish Market yang terintegrasi bertaraf Internasional, berupa Pelabuhan Konteiner dan Perikanan Terpadu Tulehu-Waai, kemudian Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T) di Maluku

Selain itu, ada juga Pengembangan Pariwisata Kepulauan Banda, berkaitan dengan rehabilitasi bangunan bersejarah, pengadaan moda transportasi wisata kepulauan, dan pengembangan bandara Banda. Disamping itu ada penyediaan air baku di daerah 3T, dan penanganan stunting.

"Rakor hari ini adalah tindak lanjut pelaksanaan Kick Off Penyusunan RKP tahun 2021, pada tanggal 24 Februari 2020 lalu di Jakarta, yang merupakan penjabaran RPJMN 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020) dan di dalamnya terdapat 41 Proyek Prioritas Strategis/Major Project sebagai fokus dalam RKP," papar Murad, seperti disampaikan Humas Pemprov Maluku.

Gubernur Murad menyebutkan, dari Indonesia bagian timur, terutama dari Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, sangat mengapresiasi langkah-langkah yang diambil Menteri Bappenas, yang akan memperhatikan proyek pembangunan yang sangat dibutuhkan orang Indonesia Timur.

Menurut dia, dari aspek pembangunan, Indonesia Timur sangat tertinggal jauh dari provinsi-provinsi di wilayah Indonesia Barat.

"Karena itu, saya mengapresiasi jajaran Bappenas yang memberikan kesempatan untuk daerah mengajukan proyek-proyek strategis, yang vital dan dibutuhkan dalam rangka mendorong akselerasi percepatan pembangunan," ungkapnya.

Masalah yang harus diperhatikan, menurut Murad, misalnya pariwisata, transportasi, dan infrastruktur yang bisa menghubungkan.

Sehingga setiap wilayah, kata dia, bisa terkoneksi dan sumber-sumber daya alam di sentra-sentra produksi bisa sampai ke tempat tujuan (pasar, red), termasuk ekspor.

"Jangan lagi sumber daya kita di Indonesia Timur, justru ekspornya di Pulau Jawa karena alasan kita tidak punya pelabuhan besar, dan sebagainya," tandas Murad.

Saat rakor untuk sesi Indonesia Timur yang berlangsung di Kantor Bappenas tersebut, Gubernur Murad diberikan kesempatan pertama dari lima provinsi lainnya yakni Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk mempresentasikan usulan program kegiatan Provinsi Maluku pada RKP tahun 2021.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!