Sekilas Info

KPP PRATAMA AMBON

Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon Berubah

satumalukuID- Tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Indonesia, termasuk Ambon, kini telah mengalami perubahan.

Perubahan tugas KPP Pratama pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia, termasuk Papua dan Maluku ini resmi bergulir dalam kegiatan Kick Off perluasan basis perpajakan di lantai V Gedung Keuangan Negara, Kota Ambon, Senin (2/3/2020).

Kepala KPP Pratama Ambon, I Made Agus Hari Sentana menjelaskan, bahwa tidak semua mengalami perubahan. Hanya ada beberapa saja. Di antaranya Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) strategis II. Seksi ini akan fokus kepada pengawasan terhadap wajib pajak (WP) strategis.

Kemudian penelitian pengawasan yang terkomperhensif atau mendalam terhadap WP strategis tersebut. Selanjutnya adalah produksi data yang dihasilkan dari pengawasan secara komperhensif.

Selain itu, juga ada seksi Waskon Strategi III, yaitu penguasaan wilayah dengan pembagian wilayah. Pembagian di mulai dari Kota, Kecamatan, Kelurahan, RW sampai dengan RT.

Penguasaan wilayah, lanjut dia, difokuskan kepada subjek dan objek serta kegiatan ekonomi di wilayah tersebut (bukan hanya WP yang terdaftar di KPP tersebut), produksi data hasil intensifikasi.

"Perubahan berikutnya juga ada pada seksi Waskon Strategi IV, serta seksi ekstensifikasi dan penyuluhan. Nah KPP Pratama Ambon sendiri mengawasi 1 Provinsi, 2 Kota dan 9 Kabupaten di Maluku," katanya.

Olehnya itu, WP yang terdaftar pada KPP Pratama mulai hari ini berpotensi ditangani oleh account representative baru sehubungan dengan adanya perubahan tugas dan fungsi.

"Perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama merupakan bagian dari program penataan organisasi DJP yang dilakukan sebagai bagian dari rencana strategis DJP 2020-2024," kata Kakanwil DJP Papua dan Maluku, DR. Arridel Mindra.

Rencana strategis DJP, kata dia, untuk meningkatkan efektifitas pengawasan kepatuhan pajak. Perubahan tugas dan fungsi yang mulai berlaku sejak 1 Maret kemarin, merupakan tahap pertama dari program penataan organisasi tersebut.

"Penataan KPP Pratama ditujukan untuk lebih memperluas basis perpajakan melalui kegiatan pengawasan potensi untuk mengumpulkan data lapangan," terangnya.

Penataan tersebut, lanjut dia, dilakukan melalui penggabungan fungsi edukasi, pelayanan, dan pemrosesan permohonan WP untuk efisiensi dan perbaikan layanan.

"Yang ke dua adalah penggabungan fungsi ekstensifikasi, pengawasan, dan pengumpulan data lapangan, serta memperbesar jumlah pegawai di area tersebut," jelasnya.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!